Suara.com - Politik identitas yang biasanya menguat dalam kontestasi politik di tanah air dalam beberapa kali gelaran suksesi di nasional maupun daerah menjadi salah satu hal yang menjadi sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam arahannya pada acara Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Se-Indonesia di Sentul, Bogor, Jawa Barat (Jabar), Jokowi menegaskan tidak ingin masyarakat menjadi korban politik identitas di ajang Pemilu 2024.
"Masalah stabilitas politik dan keamanan menuju pada Pemilu 2024, saya minta betul-betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif. Menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik. Namanya politik identitas," katanya pada Selasa (17/1/2023).
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan kepada aparat TNI dan Polri agar tidak terlibat dalam politik praktis. Tak hanya itu, ia juga meminta kepala dan pimpinan daerah memetakan potensi kerawanan pemilu.
"Jangan pas kejadian baru kita pontang-panting sibuk ke sana ke sini. Salah siapa ini? Salah siapa ini?" katanya pula.
Selain itu, Jokowi menekankan agar semua pihak memiliki sensitivitas selama tahun politik serta sering turun ke lapangan, sehingga kejadian kecil bisa diredakan.
"Saya titip betul masalah ini," kata Jokowi pula.
Tak hanya itu, ia juga menekankan kepada kepala daerah untuk memastikan semua pemeluk agama bisa beribadah sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi.
Mantan Wali Kota Solo ini bahkan menegaskan, jangan ada peraturan wali kota atau instruksi bupati yang melarang pembangunan tempat ibadah.
Baca Juga: Jokowi Minta Kepala Daerah Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem hingga 0 Persen di 2024
“Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir 'sesusah' itu kah orang yang akan beribadah? Sedih itu kalau kita mendengar,” kata Jokowi.
Berita Terkait
-
Jokowi Minta Kepala Daerah Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem hingga 0 Persen di 2024
-
Minta Kepala Daerah Kreatif Bangun Brand Daerah Sendiri, Jokowi: Jangan Ber, Ber, Ber Semuanya
-
Jelang Pemilu 2024, Jokowi Ingatkan TNI-Polri Tak Berpolitik Praktis
-
'Sesusah Itukah Orang Mau Beribadah?' Jokowi Sentil Kepala Daerah yang Persulit Pembangunan Rumah Ibadah
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Prabowo Tantang Satgas PKH: Takut Bandit atau Berani Bela Rakyat?
-
Budisatrio Djiwandono Siap Hadirkan Para Dubes untuk Simak Sinergi Karang Taruna - Sekolah Rakyat
-
Dituding Lamban oleh DPR, KNKT Bongkar Alasan Investigasi Kereta Bekasi Tak Kunjung Usai
-
Staf Ahli TP PKK Yane Ardian Minta Pemda Perkuat UP2K dan Berdayakan Lansia
-
Jakarta-Kelantan Sepakat Perkuat Kerja Sama, Penerbangan Langsung Dimulai 16 Juni
-
Jaksa Tuntut Nadiem Bayar Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun
-
Bongkar Modus Birokrat 'Kickback' Perizinan, Prabowo Mau Efisiensi Izin 2 Tahun jadi 2 Minggu
-
Selain Dituntut 18 Tahun, Nadiem Dibebani Denda Rp 1 Miliar dan Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun!
-
Selain 18 Tahun Bui, Nadiem Dituntut Bayar Rp4,8 T: Tak Bayar Tambah 9 Tahun
-
Komisioner Komnas HAM Desak Penyelesaian Hukum Kasus Kekerasan Seksual Mei 1998