Suara.com - Politik identitas yang biasanya menguat dalam kontestasi politik di tanah air dalam beberapa kali gelaran suksesi di nasional maupun daerah menjadi salah satu hal yang menjadi sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam arahannya pada acara Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Se-Indonesia di Sentul, Bogor, Jawa Barat (Jabar), Jokowi menegaskan tidak ingin masyarakat menjadi korban politik identitas di ajang Pemilu 2024.
"Masalah stabilitas politik dan keamanan menuju pada Pemilu 2024, saya minta betul-betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif. Menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik. Namanya politik identitas," katanya pada Selasa (17/1/2023).
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan kepada aparat TNI dan Polri agar tidak terlibat dalam politik praktis. Tak hanya itu, ia juga meminta kepala dan pimpinan daerah memetakan potensi kerawanan pemilu.
"Jangan pas kejadian baru kita pontang-panting sibuk ke sana ke sini. Salah siapa ini? Salah siapa ini?" katanya pula.
Selain itu, Jokowi menekankan agar semua pihak memiliki sensitivitas selama tahun politik serta sering turun ke lapangan, sehingga kejadian kecil bisa diredakan.
"Saya titip betul masalah ini," kata Jokowi pula.
Tak hanya itu, ia juga menekankan kepada kepala daerah untuk memastikan semua pemeluk agama bisa beribadah sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi.
Mantan Wali Kota Solo ini bahkan menegaskan, jangan ada peraturan wali kota atau instruksi bupati yang melarang pembangunan tempat ibadah.
Baca Juga: Jokowi Minta Kepala Daerah Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem hingga 0 Persen di 2024
“Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir 'sesusah' itu kah orang yang akan beribadah? Sedih itu kalau kita mendengar,” kata Jokowi.
Berita Terkait
-
Jokowi Minta Kepala Daerah Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem hingga 0 Persen di 2024
-
Minta Kepala Daerah Kreatif Bangun Brand Daerah Sendiri, Jokowi: Jangan Ber, Ber, Ber Semuanya
-
Jelang Pemilu 2024, Jokowi Ingatkan TNI-Polri Tak Berpolitik Praktis
-
'Sesusah Itukah Orang Mau Beribadah?' Jokowi Sentil Kepala Daerah yang Persulit Pembangunan Rumah Ibadah
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Jelaskan Ada Pengkondisian dalam Akuisisi Kapal, KPK Bantah Kriminalisasi Kasus ASDP
-
Bakal Rombak Sistem Rujukan BPJS, Menkes Budi Tak Mau Bertele-tele: Nanti Pasien Keburu Wafat
-
Aktivis Feminis Desak Negara Akui Femisida Sebagai Kejahatan Khusus dan Masuk UU
-
Menkes Wacanakan Kelas Standar Bagi Peserta BPJS: Nggak Usah Cover yang Kaya, Fokus yang Bawah Aja
-
Satu Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Jalani Operasi Bedah Plastik, Total 20 Siswa Masih Dirawat
-
Soal Tim Reformasi, DPR Harap Bukan Cuma 'Kosmetik': Polri Harus Kembali ke Mandat Konstitusi
-
Menko Yusril: Pemerintah Harus Berhati-hati Menentukan Siapa yang Layak Menerima Pengampunan Negara
-
Demi Netralitas, Anggota Komisi III DPR Sebut Polri Harus Tetap di Bawah Presiden
-
Soal Kerja Sama Keamanan RI-Australia, Legislator PDIP Ini Kasih 2 Catatan, Minta Prabowo Hati-hati
-
Babak Baru Kasus Korupsi CSR BI-OJK: KPK Kejar Aliran Dana, 2 Staf Ahli Heri Gunawan Diperiksa