Suara.com - Politik identitas yang biasanya menguat dalam kontestasi politik di tanah air dalam beberapa kali gelaran suksesi di nasional maupun daerah menjadi salah satu hal yang menjadi sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam arahannya pada acara Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Se-Indonesia di Sentul, Bogor, Jawa Barat (Jabar), Jokowi menegaskan tidak ingin masyarakat menjadi korban politik identitas di ajang Pemilu 2024.
"Masalah stabilitas politik dan keamanan menuju pada Pemilu 2024, saya minta betul-betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif. Menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik. Namanya politik identitas," katanya pada Selasa (17/1/2023).
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan kepada aparat TNI dan Polri agar tidak terlibat dalam politik praktis. Tak hanya itu, ia juga meminta kepala dan pimpinan daerah memetakan potensi kerawanan pemilu.
"Jangan pas kejadian baru kita pontang-panting sibuk ke sana ke sini. Salah siapa ini? Salah siapa ini?" katanya pula.
Selain itu, Jokowi menekankan agar semua pihak memiliki sensitivitas selama tahun politik serta sering turun ke lapangan, sehingga kejadian kecil bisa diredakan.
"Saya titip betul masalah ini," kata Jokowi pula.
Tak hanya itu, ia juga menekankan kepada kepala daerah untuk memastikan semua pemeluk agama bisa beribadah sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi.
Mantan Wali Kota Solo ini bahkan menegaskan, jangan ada peraturan wali kota atau instruksi bupati yang melarang pembangunan tempat ibadah.
Baca Juga: Jokowi Minta Kepala Daerah Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem hingga 0 Persen di 2024
“Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir 'sesusah' itu kah orang yang akan beribadah? Sedih itu kalau kita mendengar,” kata Jokowi.
Berita Terkait
-
Jokowi Minta Kepala Daerah Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem hingga 0 Persen di 2024
-
Minta Kepala Daerah Kreatif Bangun Brand Daerah Sendiri, Jokowi: Jangan Ber, Ber, Ber Semuanya
-
Jelang Pemilu 2024, Jokowi Ingatkan TNI-Polri Tak Berpolitik Praktis
-
'Sesusah Itukah Orang Mau Beribadah?' Jokowi Sentil Kepala Daerah yang Persulit Pembangunan Rumah Ibadah
Terpopuler
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
Terkini
-
Potret Masalah Pangan Jakarta Jelang Ramadan, Apa Saja?
-
Saksi Kasus Suap Ijon Bekasi, Istri H.M Kunang Dicecar KPK Soal Pertemuan dengan Pengusaha Sarjan
-
Jaga Stabilitas Harga Daging Jelang Ramadan di Jakarta, Dharma Jaya Impor Ratusan Sapi
-
Santunan Korban Bencana Sumatra Disalurkan, Mensos Sebut Hampir Seribu Ahli Waris Terbantu
-
PDIP Sebut 100 Persen Warga Indonesia Bisa Mendapatkan BPJS Gratis, Begini Kalkulasinya
-
Adu Mulut Menteri Keuangan dan Menteri KKP Bikin PDIP Geram: Jangan Rusak Kepercayaan Pasar!
-
Wamensos Agus Jabo Cek Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Sragen
-
Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Korban Penganiayaan di Cengkareng Kini Dilaporkan Balik Pelaku
-
Pemerintah Kucurkan Dana Tunggu Hunian Rp600 Ribu Per Bulan, Pembangunan Huntap Capai 15.719 Unit
-
Sengketa Lahan Bendungan Jenelata di Gowa, BAM DPR Desak Penyelesaian yang Adil bagi Warga