Bentrokan Maut Pekerja di PT GNI, Anggota DPR: Pemerintah Lembek ke Investor China Tapi Keras ke Pekerja Lokal

Suara.com - Sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut lebih mementingkan investor China ketimbang nasib pekerja lokal di PT Gunbuster Nickel Industry alias PT GNI. Hal ini menyusul adanya bentrokan maut di lokasi Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

Hal ini disamaikan Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Menurutnya pemerintahan Jokowi tidak berani bertindak tegas terhadap peristiwa bentrokan antara Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan pekerja lokal yang terjadi pada Sabtu 14 Januari 2023 lalu.

“Pemerintah jangan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Terkesan lembek kepada investor China dan keras terhadap pekerja lokal,” ujar Mulyanto seperti diberitalan terkini.id - jaringan Suara.com kepada wartawan, Jumat (20/1/2023).

Pemerintah kata dia, seharusnya bisa meminta T GNI untuk menyelidiki dan memperbaiki penanganan tenaga kerja agar kejadian berdarah tidak terulang kembali. Ia berharap kasus ini dapat ditangani dengan baik.

“Pemerintah punya kewenangan memaksa PT. GNI bersikap terbuka dan profesional terkait tenaga kerja mereka serta menjamin suasana yang kondusif bagi produktivitas kerja,” katanya.

“Dengan kewenangan yang ada harusnya Pemerintah bisa bergerak cepat menemukan akar masalahnya. Bukan sekedar mengimbau. Kalau sekedar mengimbau siapapun bisa,” Mulyono menambahkan.

Menurutnya PT GNI tidak mengatasi konflik antar pekerja yang bermula dari persoalan upah dan K3 secara adil. PT GNI sudah menjadi sorotan publik akibat dua pekerjanya tewas terbakar karena ledakan kebakaran smelter.

Selain itu ia mendesak pemerintaha Jokowi untuk segera melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap PT GNI.

“Ini kan soal serius bagi keamananan dan keselamatan kerja dan masyarakat yang menuntut peran pengaturan dan pengawasan Pemerintah,” katanya.

Baca Juga: Pakar Hukum Buka Suara Soal Heboh Cak Nun Sebut Jokowi Firaun, Kalau Buzzer Sudah Lebih Dulu Sebut Anies Baswedan Firaun

“Kalau melanggar, maka Pemerintah jangan sungkan-sungkan untuk mencabut izin operasional PT.GNI ini,” tambahnya.

Ia juga meminta agar pemerintah lebih transparan membuka hal penting seperti jumlah TKA, program hilirisasi nikel, kualifikasi dan registrasi PT GNI. Hal itu harusnya kata dia, dipublikasikan kepada masyarakat.

“Pemerintah harus membuka soal ini sejelas-jelasnya ke publik,” tuturnya.

Kemenaker Turun Tangan

Sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa kasus PT GNI sudah dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Jika hasil penyelidikan terhadap PT GNI menyatakan terbukti telah melanggar aturan ketenagakerjaan dan keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja alias K3, pemerintah akan membawa kasus ini ke meja hijau.

“Tim dari Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan ke PT GNI untuk memperoleh informasi yang sebenar-benarnya yang menjadi pemicu terjadinya kerusuhan, khususnya yang terkait dengan ketenagakerjaan,” ucap Haiyani Rumondang selaku Dirjen Binwasnaker dan K3.

“Dari pemeriksaan apabila terbukti ditemukan perusahaan tidak menjalankan ketentuan ketenagakerjaan baik norma kerja maupun norma K3, tentu akan dilakukan langkah-langkah hukum untuk penegakannya,” paparnya.