Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, masih terdapat kendala dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon) untuk pendaftaran DPD RI. Hal itu diketahui usai ratusan calon DPD RI membikin sengketa ketika melakukan pendaftaran menggunakan Silon.
Komisioner KPU, Mochammad Afifuddin mengatakan, para calon DPR RI itu juga merasa tidak terfasilitasi dalam proses ketika mendaftar melalui Silon DPD. Dia pun mengakui ada persoalan teknis dalam proses tersebut.
"Sistem pencalonan untuk DPD ini, kalau tadi disampaikan banyak kendala. Kira-kira beberapa orang dari ratusan mungkin ribuan calon DPD yang ketika pendaftaranya menggunakan Silon yang kemudian menyengketakan," kata Afifuddin di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jumat (20/1/2023).
Afifuddin menyampaikan, pihaknya tidak tutup mata atas sengkata yang ada. Dia pun mengakui memang ada masalah yang terjadi.
"Jadi kami istilahnya tidak tutup mata, tetapi frekuensi dan jumlah provinsi misal dari 38 tersebut, enam provinsi. Jadi ini bukan pembelaan tapi biar data yang bicara. Banyak masalah, ya iya. Ya paling kalau istilahnya satu provinsi lah," beber dia.
Data yang terangkum hingga kini, ada sejumlah persoalan yang telah disengketakan oleh calon DPD. Misalnya terjadi di wilayah DKI Jakarta (tiga calon), Jawa Barat (enam calon), Sulawesi Selatan (satu calon), Sulawesi Barat (tiga calon), Papua (empat calon), dan Papua tengah (dua calon).
"Dari seluruh rangkaian tersebut, seluruhnya dalam proses sengketa atau mediasi di Bawaslu Provinsi itu menemui kesepakatan, artinya, ketidakterfasilitasi, katakanlah begitu, dalam proses upload di Sipol ini ada 19, semuanya di dalam proses mediasi kemudian mencapai kesepakatan," tutup Afifuddin.
Berita Terkait
-
Bahas Aturan Sosialisasi dan Kampanye Pemilu 2024, KPU Libatkan Dewan Pers hingga Bawaslu
-
Nama Istana Terseret-seret di Dugaan Kecurangan KPU, Komisi II Langsung Alihkan Rapat dengan Hadar jadi Tertutup
-
Laporan Tudingan Wanita Emas ke Ketua KPU Dicabut, Hasnaeni Moein Minta Maaf
-
KPK Bongkar Keberadaan Harun Masiku, Demokrat: Taruhannya Kredibilitas, Kalau Tak Bisa Ditangkap Jadi Pukulan
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?
-
Aktivis '98: Penangkapan Delpedro adalah 'Teror Negara', Bukan Kami yang Teroris
-
Menteri PKP Ara Minta Pramono Sediakan Rumah Tapak di Jakarta Pakai Aset Pemerintah
-
Ngadu ke DPR, Ojol Bongkar Praktik 'Beli Order' dan Tagih Janji Kesejahteraan yang Terlupakan
-
IHSG Tertekan, Rupiah Melemah, Pegiat ke Purbaya: Tugasmu Berat, Lawan Kesongonganmu
-
Tim Pencari Fakta Bantah Kompolnas: Affan Merunduk, Bukan Jatuh Sebelum Terlindas!