Suara.com - Anggota DPRD DKI Fraksi NasDem, Hasan Basri Umar angkat bicara soal proyek sodetan Kali Ciliwung yang disebut Presiden Joko Widodo sudah mangkrak selama enam tahun. Ia menyatakan meski mulai dikerjakan lagi di era Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Kepala Daerah sebelumnya, Anies Baswedan juga memiliki andil besar.
Hasan mengatakan, Heru tak sepenuhnya berjasa melanjutkan proyek penanggulangan banjir itu. Sebab, anggaran yang dipakai disebutnya sudah dikucurkan pada era Anies Baswedan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun lalu.
"Pak Heru emang pelaksanaannya. Tapi kan anggarannya kita setujui dari zamannya Pak Anies. Jadi anggaran berjalan ini sudah disusun tahun lalu," ujar Hasan di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (24/1/2023).
Apalagi, kata Hasan, pengerjaan sodetan Ciliwung memang dilakukan secara bertahap, mulai dari pembebasan lahan hingga konstruksinya. Hasan menyebut progresnya sudah berjalan sejak era Anies.
"Mungkin sebelum ini sudah ada pelaksanaannya cuma belum selesai saja, begitu," ucapnya.
Selain itu, Hasan sebenarnya tak mempermasalahkan soal siapa yang mengerjakan proyek ini. Menurutnya, banyak pihak yang kerap menyudutkan Anies atas pekerjaan Heru karena sudah mendekati tahun politik.
Begitu juga dengan pernyataan Jokowi yang menyebut proyek sodetan Kali Ciliwung mangkrak enam tahun bukan untuk melegitimasi Anies.
"Enggak ada (Jokowi melegitimasi Anies). Soalnya ini tahun politik selalu dikaitkan, yang bikin masalah ini kan orang luar saja, yang orang lihat dari luar," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau proyek pembangunan Sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT), Jakarta, Senin (24/1/2023). Jokowi menegaskan kalau pembangunan tersebut bakal selesai pada April 2023.
Baca Juga: Bikin Buntu Diskusi, NasDem Ungkit Sikap Demokrat Kunci Nama AHY jadi Cawapres
Pembangunan sodetan tersebut menjadi upaya pemerintah untuk mengurangi banjir di DKI Jakarta.
"Sebentar lagi akan selesai mungkin April insyaallah sudah selesai Sodetan Ciliwung yang sudah berhenti enam tahun," kata Jokowi.
Jokowi menyebut kalau proyek tersebut mangkrak selama enam tahun karena masalah pembebasan lahan. Namun, menurutnya, pembebasan lahan sudah bisa dilakukan pada 1,5 bulan lalu.
Dengan demikian, proyek pembangunan sodetan itu kembali dijalankan.
"Sehingga bisa dimulai lagi pengeborannya," ujarnya.
Kepala Negara lantas menerangkan bahwa dengan adanya Sodetan Kali Ciliwung itu, maka lahan banjir yang ada di Jakarta akan berkurang.
Berita Terkait
-
Siap-siap Pilpres cuma Hadirkan Dua Paslon, Jika Koalisi Besar KIB dan Gerindra-PKB Terbentuk
-
Rekam Jejak Kaesang Pangarep: Anak Bontot Jokowi Kini Lirik Dunia Politik
-
Jokowi Tinjau Sodetan Kali Ciliwung yang Bisa Kurangi Banjir Jakarta hingga 10 Persen
-
Rekam Jejak Keluarga Jokowi Tergiur Politik, Kini Kaesang Ikut Tertarik
-
Loyalis Ganjar Ungkap Dua Sisi Jusuf Kalla: Dulu Biarkan Anies Kampanye Politik di Masjid, Tapi Kini...
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah