Suara.com - Partai Demokrat tetap kukuh, tak tergoyahkan untuk memajukan nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Di kalangan internal partai, nama ketua umum itu tidak terkalahkan, bahkan dibandingkan dengan Khofifah Indar Parawansa.
Kekinian, nama Gubernur Jawa Timur (Jatim) ini santer dijodoh-jodohkan menjadi cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan. Menanggapi itu, kubu Partai Demokrat bergeming. Mereka tetap kukuh mendukung AHY.
Deputi Analisis Data dan Informasi DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution mengatakan, Demokrat sudah tentu akan memperjuangkan kader terbaik mereka secara objektif. Ia mengemukakan, ada banyak instrumen untuk menguji objektivitas terkait didukungnya AHY.
"Misalnya, hasil survei dan mood publik yang berkembang di lapangan. Termasuk secara objektif posisi Ketum Demokrat Mas AHY memang bagian dari tokoh perubahan," kata Syahrial kepada wartawan, Selasa (24/1/2023).
Belum lagi, lanjut Syahrial, prestasi dan keberhasilan AHY memimpin partai yang perlu dipertimbangkan.
"Seluruh kader tentu akan kecewa apabila partai yang dipimpin Mas AHY dengan prestasi yang baik ini harus diserahkan kepada orang lain," kata Syahrial.
Bahkan menurutnya, Demokrat bisa merugi bila mendukung orang lain termasuk Khofifah untuk maju menjadi kandidat cawapres ketimbang memilih AHY selaku ketum.
"Belum tentu ada jaminan menang, tentu sangat merugikan Demokrat," kata Syahrial.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bidang Polhukam Al Muzzammil Yusuf menyampaikan, kekinian pihaknya membicarakan figur-figur potensial untuk dipasangkan sebagai calon wakil presiden dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024.
Nama-nama itu yakni dari mulai Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa hingga Wakil Ketua Dewan Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan.
"Semua nama yang potensial sebagai cawapres akan kita pertimbangkan dan bicarakan bersama. Seperti misalnya AHY Khofifah Aher atau nama lainnya yang potensial," kata Al Muzzammil kepada wartawan, Selasa (24/1/2023).
Kendati begitu, ia mengatakan, capres dan cawapres harus kesepakatan bersama semua pihak dalam koalisi. Menurutnya, tidak bisa keputusan hanya satu partai saja.
"Cawapres masih di masing-masing saku partai-partai koalisi. Walaupun sudah terbaca usulan namanya. Sedang terus didalami oleh masing-masing pihak koalisi," ungkapnya.
Ia menyampaikan, pada waktu yang tepat nanti soal sosok cawapres Anies akan dibicarakan secara bersama oleh NasDem, PKS dan Demokrat jika memang terjadi koalisi.
"Saatnya akan dibicarakan bersama dengan fairness, obyektif untuk bisa raih kemenangan tentunya," tuturnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting