Hal Meringankan Baiquni Wibowo Usai Dituntut 2 Tahun Penjara Di Kasus OOJ Brigadir Yosua: Punya Anak Kecil

Suara.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkapkan, ada tiga hal yang meringankan di tuntutan dua tahun penjara bagi mantan Kasubag Riksa Baggak Etika Biro Watprof Baiquni Wibowo terkait kasus obstruction of justice kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Salah satunya adalah Baiquni Wibowo dinilai jaksa merupakan tulang punggung keluarganya dan masih memiliki anak kecil.

"Hal-hal yang meringankan, terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil," ujar jaksa di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (27/1/2023).

Selain itu, Baiquni juga disebut sejauh ini belum pernah dihukum terkait kasus pidana dan sudah jujur sepanjang persidangan.

"Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa telah berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan," jelas jaksa.

Adapun hal yang memberatkan tuntutan Baiquni yakni dia dinilai jaksa secara ilegal menyalin dan menghapus isi DVR CCTV kompleks Ferdy Sambo.

"Perbuatan terdakwa menyalin dan menghapus informasi atau dokumen elektronik di DVR CCTV serta mengakses barang bukti DVR CCTV terkait peristiwa pidana secara ilegal," ucap jaksa.

"Telah mengakibatkan rusaknya sistem elektronik DVR CCTV terkait peristiwa pidana," sambung jaksa.

Kedua, jaksa menyebut Baiquni melakukan hal di atas tanpa ada surat perintah yang sah.

Baca Juga: Agus Nurpatria Eks Anak Buah Sambo Dituntut 3 Tahun Penjara, Jaksa: Perbuatan Terdakwa Coreng Nama Baik Polri!

"Padahal terdakwa sebagai seorang perwira menengah polisi, sudah memiliki pengetahuan akan hal tersebut," terang jaksa.

Baiquni Dituntut 2 Tahun Penjara

Diketahui, Baiquni Wibowo dituntut dua tahun penjara dan denda Rp10 juta terkait kasus obstruction of justice (OOJ) pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Tuntutan yang dijatuhkan jaksa penuntut umum terhadap Baiquni sama seperti terdakwa Chuck Putranto.

Jaksa penuntut umum (JPU) mengatakan Baiquni telah terbukti melanggar Pasal 49 Juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

"Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Baiquni Wibowo dengan pidana penjara selama dua tahun. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Baiquni Wibowo sebesar Rp10 juta subsider tiga bulan penjara," kata jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (27/1/2023).