Suara.com - Anies Baswedan melalui perwakilan atau tim kecilnya membantah ada perjanjian politik dengan Prabowo Subianto terkait pilpres. Namun, yang ada adalah perjanjian Anies dengan Sandiaga Uno saat Pilkada DKI 2017 lalu.
Perwakilan tim kecil Anies Baswedan, Sudirman Said mengatakan, dirinya tidak pernah mendengar tentang adanya pernjanjian antara Anies dengam Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagaimana dikemukakan Sandiaga Uno.
"Saya tidak mendengar ada perjanjian tersebut," kata Sudirman di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (30/1/2023) malam.
Menurut Sudirman, yang ia tahu dan memang terbukti, adalah perjanjian antara Anies dengan Sandiaga Uno saat mengikuti Pilkada DKI Jakarta pada 2017.
"Dan dalam perjanjian itu antara lain kemudian ada juga perjanjian utang piutang dengan Pak Sandi dan Pak Anies karena waktu itu Pak Anies tidak punya uang ya," ungkap Sudirman.
Tetapi, kata Sudirman, perjanjian utang piutang itu dianggap selesai apabila keduanya berhasil memenangkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI saat itu.
Dan diketahui, Anies dan Sandiaga memang memenangkan Pilgub DKI. Tidak berselang lama menjabat sebagai wagub, Sandiaga kemudian memutuskan maju Pilpres 2019 dengan menjadi cawapres Prabowo.
"Kalau pilkadanya menang utang-piutang selesai dan dianggap sebagai perjuangan bersama," kata Sudirman.
Kembali ke perjanjian Anies dan Prabowo, Sudirman menegaskan tidak pernah ada. Apalagi perjanjian berkaitan dengan Pilpres 2019.
"Yang ada adalah saya ini membantu Pak Prabowo ikut membicarakan kepada Pak Anies kemungkinan Pak Anies bersedia menjadi cawapres atau tidak dan berkali-kali saya diskusi jawaban beliau saya akan fokus mengurus Jakarta karena itu di Pemilu ini saya tidak ikut," papar Sudirman.
Baca Juga: Bantah Perjanjian Politik Dengan Prabowo, Tim Anies: Yang Ada Perjanjian Dengan Sandiaga
Sudirman juga menjawab video viral Anies ketika diwawancarai di acara Mata Najwa.
"Waktu itu wawancara dengan mata Najwa bahwa dia tidak akan menjadi penghalang Pak Prabowo akan terus duduk menyelesaikan tugas di Jakarta dan itu sudah ditunaikan. Jadi saya tidak tahu perjanjian yanf dimaksud Pak Sandi, mudah-mudahan beliau keliru," tutur Sudirman.
Sudirman menegaskan ulang bahwa sepengetahuan dirinya memang tidak ada perjanjian antara Anies dan Prabowo. Ia bahkan meminta Sandiaga mengecek ulang perjanjian yang dimaksud.
"Menurut saya nggak ada. Ya mungkin Pak Sandi perlu cek lagi ya," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno sempat mengungkap adanya perjanjian tertulis antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan perihal pemilihan presiden atau pilpres. Ia hanya menyebut kalau isi perjanjian tersebut berkaitan dengan masa depan bangsa.
Sandiaga menuturkan kalau perjanjian tertulis itu dibuat pada September 2016 lalu, tepatnya sebelum pendaftaran Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.
Perjanjian Prabowo-Anies-Sandiaga ditulis, ditandatangani serta dibubuhkan materai.
"Jadi perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang pak Prabowo harapkan kepada kita berdua dan poinnya," tutur Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/1/2023).
Sandiaga tidak menjawab apakah dalam isi perjanjian tersebut ada larangan bagi Anies untuk maju di Pilpres 2024. Ia hanya menegaskan kalau dalam perjanjian tertulis itu terkait dengan Pilgub DKI Jakarta 2017 di mana dirinya bersama Anies maju sebagai kandidat.
Lebih lanjut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) tersebut menyebut kalau perjanjian Prabowo, Anies dan dirinya itu masih berlaku hingga saat ini. Ia sendiri mengaku masih komit memegang perjanjian tersebut.
"Saya sih komit. Saya sampai saat ini karena saya tanda tangan komit dan mungkin yang lain bisa ditanyakan," katanya.
Berita Terkait
-
Bantah Perjanjian Politik Dengan Prabowo, Tim Anies: Yang Ada Perjanjian Dengan Sandiaga
-
Tanpa Nasdem, PKS-Demokrat Resmi 'Sumbang Kursi' Demi Usung Anies Sebagai Capres 2024
-
Anies Genggam Tiket Nyapres, Koalisi Perubahan Ancang-ancang Bikin Piagam Koalisi Cegah Partai Manuver Ubah Arah
-
NasDem, Demokrat Dan PKS Nyatakan Dukungan, Anies Akhirnya Genggam Tiket Capres 2024!
-
Anies Baswedan Safari Politik ke Lombok, NTB, Disambut Tokoh Agama Islam Paling Berpengaruh di Bumi Gora, Ini Sosoknya
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu