Aturan Nikah Beda Agama di Indonesia, MK Tolak Legalkan Pernikahan 2 Keyakinan

Suara.com - Pernikahan Mikha Tambayong dan Deva Mahenra yang diduga beda keyakinan agama memicu pembahasan aturan nikah beda agama di Indonesia terdengar kembali. Sebelumnya, permohonan untuk melegalkan pernikahan beda agama sudah sering terdengar.

Tidak hanya pasangan Mikha Tambayong dan Deva Mahenra saja yang melakukannya, tetapi ada artis senior seperti Lidya Kandou dan Jamal Mirdad yang dulu juga menikah beda agama. 

Banyak yang berkata bahwa pernikahan, jodoh, dan takdir merupakan ketetapan yang berada di luar kontrol manusia.  Oleh karenanya setiap orang berhak menikah dengan siapa saja, terlepas dari perbedaan agama.

Seorang hakim konstitusi Ramos Petege berharap negara tidak melarang atau bersedia mengakui pernikahan beda agama. Sehingga ia pun melayangkan gugatan kepada MK agar menyatakan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2, serta pasal 8 huruf f UU no. 1 Tahun 1974 inskonstitusional. 

Adapun bunyi dari Pasal ayat dan ayat 2 adalah sebagai berikut:

Pasal 2 ayat 1 "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."

Pasal 2 ayat 2 "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku."

Mahkamah Agung sendiri juga pernah menerbitkan aturan nikah beda agama di Indonesia. Pada intinya menyebutkan bahwa perkawianan beda agama tidak dapat dicatat secara hukum. Meskipun demikian, ada pengecualian dalam fatwa MA pada nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, yang berbunyi:

"Perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan. Akan tetapi, jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan yang lain menundukkan diri kepada agama pasangannya, maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan. Misalnya, jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Kristen maka dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, begitu pula jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Islam maka perkawinan pasangan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)".

Dengan adanya celah tersebut maka pasangan beda agama dapat mencatatkan perkawinan mereka ke dinas pencatatan sipil dengan cara mendapatkan pengesahan dari pengadilan terlebih dahulu. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 

1. Salah satu pasangan harus mengalah, sehingga harus menikah dengan tata cara dari salah satu agama. 
2. Melampirkan surat pemberkatan dan surat penetapan dari pengadilan
3. Fotokopi KTP
4. Fotokopi kartu keluarga (KK)
5. Baru kemudian dicatat dan pasangan akan mendapatkan akta nikah, KK Baru, dan KTP dengans tatus baru.

Demikian itu informasi berkaitan dengan aturan nikah beda agama di Indonesia. Semoga dapat dipahami. 

Kontributor : Mutaya Saroh