Disebut Faisal Basri Raja Konflik Kepentingan, Moeldoko: Orang Mengigau Enggak Perlu Ditanggapi!

Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko merespons pernyataan Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri yang menyematkannya dirinya sebagai raja konflik kepentingan atau 'King Conflict of Interest.'

"Orang mengigau enggak perlu ditanggapi," tegasnya saat dikonfirmasi Suara.com pada Rabu (1/2/2023).

Dia menyatakan pernyataan dari Faisal Basri tak berdasar dan tidak bermutu.

"Karena apa yang disampaikan itu ngawur dan tidak bermutu," tegasnya kembali.

King Conflict of Interest

Sebelumnya Faisal Basri menyebut Moeldoko sebagai raja konflik kepentingan saat menjadi pembicara pada peluncuran Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi yang digelar Transparency International Indonesia (TII) di Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).

Awalnya dia memaparkan tentang bahaya dari konflik kepentingan. Menurutnya yang kondisi konflik kepentingan di Indonesia sudah membahayakan.

"Kalau benturan kepentingan itu masih beradab ya. Kalau ini berkelindan, menyatu dia. Enggak jelas lagi penguasa dan pengusaha itu enggak jelas. Tidak ada batas institusi demokrasi," ujar Faisal Basri.

"Dan kita sudah sampai pada satu titik yang menurut saya sudah SOS (darurat)," sambungnya.

Baca Juga: Moeldoko: Seluruh Personel di KSP Wajib Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

Dia mengatakan para investor yang masuk ke Indonesia menyadari terdapat political risk yang membahayakan usaha mereka.Karenanya investor dari luar negeri tidak ingin berlama-lama di Indonesia. Salah satu sektor yang disasar adalah energi nikel.

"Nah dia akan pilih proyek-proyek yang keuntungannya cepat. Keuntungannya cepat, dia tidak membangun infrastruktur segala macam, pokoknya keruk secepat mungkin bawa pulang, nah itulah smelter nikel,"jelasnya.

Agar cepat mendapatkan keuntungan dalam waktu yang cukup singkat mereka mencari sokongan perlindungan dari penguasa.

"Penguasa itu yang mampu membuat Undang-Undang, mampu memberikan fasilitas luar biasa, seperti tidak bayar pajak keuntungan selama 20 tahun," ujar Faisal Basri.

Lebih lanjut, investor dari luar tidak memerlukan public relation atau humas. Faisal Basri menyebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan telah mengambil peran itu.

"Mereka tidak perlu PR (public relation), karena PR-nya Luhut Pandjaitan sendiri. Enggak perlu PR, jadi murah sekali. Nah itulah yang namanya bukan conflict of interest lagi tapi berkelindan," sebutnya.