MUI Persilakan Ijtima Ulama untuk Politik Praktis: Tapi Jangan Digunakan untuk Menyerang hingga Merendahkan

Suara.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, menilai tak masalah jika ada partai politik atau pelaku politik memanfaatkan landasan agama misalnya dengan menggelar Ijtima Ulama untuk politik praktis menentukan calon pemimpin.

Hal itu disampaikan Cholil saat ditanya oleh awak media dalam kesempatan atau acara Ijtima Ulama PKB di Provinsi DKI Jakarta di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2023).

"Politik praktis enggak jelek ya, kan kita enggak bisa menghindari politik, kita menentukan Gubernur pakai politik, menentukan presiden pakai politik," kata Cholil.

"Yang tidak boleh adalah menjadikan isu agama untuk memukul agama lain, untuk mukul RAS lain," sambungnya.

Cholil menjelaskan, memang agama digunakan untuk spirit bersama-sama membangun bangsa. Hal itu jelas ada dalam sila pertama dari Pancasila.

"Jadi kalau dipolitisi dalam arti agama sebagai landasan oleh partai politik saya kira baik," tuturnya.

Meski demikian, Cholil menyampaikan ada hal yang tak boleh dalam menggelar Ijtima Ulama yakni dimanfaatlan untuk menyerang, dalam artian menyerang agama lain atau menjelekan kelompok tertentu.

"Kalau sampai disalahgunakan seperti itu kami juga akan menolak adanya Ijtima ulama, seperti yang tadi disampaikan istilah Ijtima ulama kan dilanjutkan oleh MUI pertama kali, istilah itu kemudian dipakai dengan yang lain," tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, sepanjang digunakan untuk hal yang positif, Ijtima Ulama boleh saja dilaksanakan atau digelar.

Baca Juga: Saran Petinggi Gerindra Ke Cak Imin Usai Diberi Mandat Maju Pilpres Oleh Ijtima Ulama Nusantara: Sampaikan Ke Prabowo!

"Sepanjang itu digunakan positif, ya boleh saja, yang tidak boleh adalah digunakan untuk memukul, menghalang, menghina dan merendahkan kelompok lain," pungkasnya.

Ijtima Ulama

Sebelumnya, Ijtima Ulama Nusantara PKB telah menyepakati beberapa poin. Salah satunya ialah memberikan mandat kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk menjadi pemimpin nasional 2024.

Mandat itu tercantum dalam poin ketiga hasil rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara. Diketahui Ijtima Ulama Nusantara sebelumnya diselenggarakan PKB pada 13-14 Januari 2023 di Hotel Millenium, Jakarta.

"Ijtima Ulama Nusantara memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum DPP PKB untuk terus memperjuangakan Gus Muhaimin sebagai pemimpin nasional periode 2024," bunyi rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara dari keterangan tertulis, Senin (16/1/2023).

Selain memberikan mandat tersebut, Ijtima sekaligus memberikan Cak Imin hak untuk mengambil keputusan terkait PKB.