Andai Anies Gagal Di Pilkada DKI, Utang Rp 92 Miliar Menanti

Suara.com - Publik tengah dihebohkan dengan kabar utang Anies Baswedan ke Sandiaga Uno yang mencapai Rp 50 miliar sebagai modal saat Pilkada DKI 2017 lalu. Hingga kemudian muncul di media sosial gambar surat pernyataan utang Anies Baswedan yang nilainya bahkan mencapai Rp 92 miliar.

Dalam surat itu berisi 7 poin. Pada poin ketiga, Anies mengakui total telah meminjam Rp 92 miliar kepada Sandi yang diberikan dalam tiga tahap peminjaman.

Secara rinci, Rp 20 miliar pada tahap pertama 2 Januari 2017. Berikutnya, Rp 30 miliar di tahap kedua pada 2 Februari 2017. Lalu pada tahap tiga sebanyak Rp 42 miliar pada 9 Maret 2017.

"Dengan demikian saya mengakui total jumlah dana pinjaman I, dana pinjaman II dan dana pinjaman III adalah sebesar Rp 92 miliar," tulis salah satu poin dalam surat pernyataan yang ditandatangani Anies itu pada 9 Maret 2017.

Kebenaran terkait surat itu sendiri telah dikonfirmasi oleh Ketua Tim Pemenangan Anies di Koalisi Perubahan, Sudirman Said. Namun menurutnya utang itu sudah lunas karena dalam surat itu juga tertulis utang dianggap selesai bila Anies terpilih menjadi Gubernur DKI.

"Dari poin-poin yang tertulis sepertinya sama dengan dokumen yang pernah saya lihat," kata Sudirman dikutip, Jumat (10/2/2023).

Penjelasan Anies Baswedan

Anies sendiri telah buka suara dan memberikan penjelasan terkait utang piutang saat Pilkada DKI. Eks Gubernur DKI Jakarta yang kini jadi bakal capres 2024 Partai NasDem itu menyebut, bahwa uang itu bukan berasal dari Sandiaga Uno.

Mulanya, soal utang Rp 50 miliar itu diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa dalam kanal YouTube Akbar Faizal Unsecsored.

Baca Juga: Anies Klarifikasi Kalau Utang Rp 92 Miliar Bukan dari Sandiaga Uno, Terus Duit Siapa?

Ucapan Erwin aksa lantas banyak disitat media-media hingga menuai banyak respons dari para politikus. Hingga akhirnya, Anies pun ikut angkat bicara dan memberikan klarifikasi.

Lewat kanal YouTube @ Merry Riana, Anies mengakui bahwa uang puluhan miliar itu memang untuk modal kampanye Pilkada DKI 2017 saat dirinya maju bersama Sandiaga Uno.

Namun, Anies menegaskan bahwa uang itu bukan milik dari Sandiaga. Tapi, uang itu adalah milik pihak ketiga yang akan dinyatakan lunas jika paket Anies-Sandiaga bisa memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Jadi bukan uang Pak Sandi, ada pihak ketiga yang mendukung," ungkap Anies Baswedan.

Jika bukan uang milik Sandiaga Uno, muncul pertanyaan siapa pihak ketiga yang dimaksud Anies Baswedan. Spekulasi beredar, gelontoran dana itu kemungkinan besar adalah duit milik Jusuf Kalla alias JK.

Menurut Anies, pada masa kampanye Pilkada DKI, banyak sekali penyumbang, ada yang diketahuinya dan tidak diketahuinya. Termasuk, penyumbang memberikan langsung kepada relawan.

"Kemudian, sebenarnya bukan pinjaman, tetapi dukungan, yang pemberi dukungan ini meminta dicatat sebagai utang," ucap Anies.

Anies menjelaskan, penyumbang itu memberi dukungan sebuah kampanye untuk perubahan dan kebaikan. Jika ia berhasil memenangkan pilkada bersama Sandiaga Uno, maka itu dicatat sebagai dukungan, bila kita tidak berhasil dalam pilkada, maka itu menjadi utang yang harus dikembalikan.

"Jadi itu dukungan, siapa penjaminnya? Yang menjamin Pak Sandi, jadi uangnya bukan dari Pak Sandi, itu ada pihak ketiga yang mendukung," jelas Anies.

Anies juga mengakui, ada surat pernyataan dirinya terkait utang tersebut.

"Saya yang bertanda tangan dan dalam surat itu saya sampaikan apabila pilkada kalah, maka saya dan Pak Sandiaga Uno berjanji mengembalikan. Apabila kami menang pilkada, maka ini dinyatakan sebagai bukan utang. Makanya ketika pilkada selesai, menang selesai," imbuh Anies.

Beruntung, meski harus melalui dua kali putaran di Pilkada DKI 2017, Anies akhirnya bisa meraih kemenangan hingga ia disebut tak harus membayar utang hingga Rp 92 miliar sebagaimana disembutkan dalam surat perjanjian itu.

Rekam Jejak Anies Di Pilkada DKI

Pilkada DKI 2017 diketahui dilaksanakan pada 15 Februari 2017 dan 19 April 2017 untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.

Pada putaran pertama diikuti oleh tiga pasang calon yakni, nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono berpasangan dengan Sylviana Murni.

Nomor urut dua yakni pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat. Dan nomor urut tiga yakni pasangan Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno.

Pasangan Ahok-Djarot Saiful Hidayat melaju ke putaran kedua melawan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Pilkada langsung ketiga di DKI Jakarta ini dikenal sebagai pilkada yang paling 'sengit'. Ramai isu SARA hingga politik identitas. Pada suatu kesempatan, Siti Zuhro, peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) saat itu berpendapat bahwa Pilkada DKI Jakarta 2017 ia catat sebagai "Pilkada terburuk karena tidak mampu mengedepankan rasionalitas" dan terjadi penggiringan ke "isu sensitif seperti SARA".

Tak hanya itu, Pilkada DKI 2017 juga ramai akan money politic atau politik uang. Terdapat 15 laporan pemberian uang di sejumlah tempat untuk memenangkan kubu Ahok-Djarot yang diterima Bawaslu. Namun, laporan yang telah diajukan tim Anies-Sandi ini seakan diabaikan walau terdapat bukti terkait adanya praktik politik uang.