Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menegaskan tidak ada lagi Dewan Kolonel, suatu perkumpulan yang sebelumnya dibuat sejumlah anggota Fraksi PDIP untuk mendukung pancalonan Puan Maharani sebagai presiden 2024.
Kendati sudah tidak ada, Masinton mengakui, pihaknya masih kerap kumpul-kumpul.
"Oh enggak ada itu (Dewan Kolonel). Ya kalau kami kan kumpul-kumpul karena akar PDI Perjuangan ini guyub, jadi kami selalu guyub baik di fraksi maupun di partai," kata Masinton di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/2/2023).
Kekinian perkumpulan sejumlah kader PDIP itu tidak lagi membawa-bawa nama Dewan Kolonel. Terbaru, Masinton mengatakan pihaknya memberi istilah fans club Puan atau penggemar Puan.
"Ya kami kan fans club-nya Mbak Puan," kata Masinton.
Tetapi fans club Puan itu ditegaskan Masinton bukan untuk mendorong Puan menjadi calon presiden. Mereka memahami urusan pencalonan sepenuhnya kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Masinton berujar pihaknya patuh dan tegak lurus arahan Megawati.
"Ya sebagai komunitas ya kami menggeliat terus ketika ibu putuskan siapapun kami akan tegak lurus karena kan komitmen dan loyalitas kami ke partai. Ketika pimpinan partai putusan A atau B kami ikut," ujarnya.
Adapun Masinton menjelaskan kegiatan yang dilakukan perkumpulan penggemar Puan. Salah satunya ialah mendukung tugas-tugas Puan selaku Ketua DPR RI.
"Kami? Ya banyak hal lah ya, terutama men-support tugas-tugas beliau sebagai Ketua DPR RI. Kami kan anggota Fraksi PDIP di DPR RI makanya ya tadi di-aupport itu
Baca Juga: Terbuka Gabung ke KIB atau KIR di Pilpres 2024, PDIP: Tapi Kalau ke Koalisi Perubahan Mohon Maaf
Sementara itu terkait pencalonan presiden dari PDIP, Masinton menegaskan mereka ikut dan patuh keputusan Megawati, sekalipun fans club Puan memiliki preferensi.
"Ya kami punya preferensi kan, preferensi kami Mbak Puan sebagai kami anggota fraksi, kalau keputusan kan parpol yang punya keputusan, pimpinan partai," kata Masinton.
Fakta-fakta Dewan Kolonel
Upaya politisi PDI Perjuangan Johan Budi untuk mendongkrak popularitas Puan Maharani menuju Pilpres 2024 harus terhenti. Johan Budi dijatuhi sanksi oleh partainya karena berinisiatif membentuk Dewan Kolonel beberapa waktu lalu.
Dewan Kolonel sendiri merupakan sebuah tim internal PDI Perjuangan yang bertugas untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas Puan Maharani agar bisa meraih kursi presiden pada Pilpres 2024 mendatang.
Namun nyatanya inisiatif tersebut berbuah sanksi dari partai. Johan Budi dan sejumlah kader PDI Perjuangan lainnya dikenakan sanksi peringatan keras.
Tag
Berita Terkait
-
Terbuka Gabung ke KIB atau KIR di Pilpres 2024, PDIP: Tapi Kalau ke Koalisi Perubahan Mohon Maaf
-
JoMan Bermanuver Dukung Prabowo di Pilpres 2024, PDIP: Monggo Saja, Kita Tak Bisa Kendalikan Dewan Kopral Itu
-
Ingin Kalahkan Anies Baswedan, PDIP Duetkan Wong Kito, Yakin Menang di Pulau Jawa?
-
Membaca Peluang Kemenangan Pilpres 2024 Jika KIB dan KIR Bersatu, Yakin Bisa Menang Telak?
-
Nama Gibran Masuk Bursa Cagub DKI 2024, PDIP: Bukan karena Anak Jokowi
Terpopuler
- 7 HP Midrange Serasa Flagship 2026: Spesifikasi Premium dan Performa Juara
- 3 HP Android dengan Kualitas Kamera Selevel iPhone 17 Pro Max, Cocok untuk Bikin Konten
- 4 Sepatu Nike Tanpa Tali Serbaguna: Nyaman untuk Olahraga, Praktis buat Jalan Santai
- Danantara Sumberdaya Indonesia Batal Beroperasi Penuh, Pemerintah Mundurkan Skema Ekspor SDA di 2027
- Gugurkan Klaim Santriwati 'Hamil Tanpa Hubungan Badan', Polisi Tangkap Kiai di Pekalongan
Pilihan
-
Bos Nvidia Serobot Antrean Jagung Bakar dengan Traktir Semua Pembeli, Egois atau Dermawan?
-
BREAKING NEWS! Persija Resmi Tidak Perpanjang Kontrak Mauricio Souza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
Terkini
-
Satu Keluarga Asal Ambarawa Ditemukan Tewas di Tempat Wisata Temanggung, Ini Kronologinya
-
Dugaan Riset Palsu WNI di Denmark Ikut Jadi Perbincangan di Australia
-
Ungkit UU, Habiburokhman Sebut 1.098 Sapi Kurban Presiden Pakai Dana APBN Sah Secara Syari
-
Jokowi Siap Safari Politik, Partai Besar Wajib Waspada Basis Suara Digoyang Demi PSI
-
Masih Diselidiki, Polisi Sebut Video Viral Prostitusi Anak Bukan di Lokasari
-
Mayjen Purn TB Hasanuddin: Berantas Begal Itu Bukan Tugas TNI Tapi Polisi
-
Misteri Tas Hitam di Pinang Ranti: Isinya Bikin Ibu-ibu Gemetar, Siapa Pemiliknya?
-
Cara Turis Indonesia Dapat Fasilitas Bebas Visa Korea Selatan, Berlaku Sampai Desember 2026
-
Studi: Laju Dekarbonisasi Bangunan Global Belum Sejalan dengan Target Iklim, Apa Dampaknya?
-
Pengelolaan Air Berkelanjutan Dinilai Mendesak di Tengah Tekanan Industri dan Iklim