Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menegaskan tidak ada lagi Dewan Kolonel, suatu perkumpulan yang sebelumnya dibuat sejumlah anggota Fraksi PDIP untuk mendukung pancalonan Puan Maharani sebagai presiden 2024.
Kendati sudah tidak ada, Masinton mengakui, pihaknya masih kerap kumpul-kumpul.
"Oh enggak ada itu (Dewan Kolonel). Ya kalau kami kan kumpul-kumpul karena akar PDI Perjuangan ini guyub, jadi kami selalu guyub baik di fraksi maupun di partai," kata Masinton di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/2/2023).
Kekinian perkumpulan sejumlah kader PDIP itu tidak lagi membawa-bawa nama Dewan Kolonel. Terbaru, Masinton mengatakan pihaknya memberi istilah fans club Puan atau penggemar Puan.
"Ya kami kan fans club-nya Mbak Puan," kata Masinton.
Tetapi fans club Puan itu ditegaskan Masinton bukan untuk mendorong Puan menjadi calon presiden. Mereka memahami urusan pencalonan sepenuhnya kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Masinton berujar pihaknya patuh dan tegak lurus arahan Megawati.
"Ya sebagai komunitas ya kami menggeliat terus ketika ibu putuskan siapapun kami akan tegak lurus karena kan komitmen dan loyalitas kami ke partai. Ketika pimpinan partai putusan A atau B kami ikut," ujarnya.
Adapun Masinton menjelaskan kegiatan yang dilakukan perkumpulan penggemar Puan. Salah satunya ialah mendukung tugas-tugas Puan selaku Ketua DPR RI.
"Kami? Ya banyak hal lah ya, terutama men-support tugas-tugas beliau sebagai Ketua DPR RI. Kami kan anggota Fraksi PDIP di DPR RI makanya ya tadi di-aupport itu
Baca Juga: Terbuka Gabung ke KIB atau KIR di Pilpres 2024, PDIP: Tapi Kalau ke Koalisi Perubahan Mohon Maaf
Sementara itu terkait pencalonan presiden dari PDIP, Masinton menegaskan mereka ikut dan patuh keputusan Megawati, sekalipun fans club Puan memiliki preferensi.
"Ya kami punya preferensi kan, preferensi kami Mbak Puan sebagai kami anggota fraksi, kalau keputusan kan parpol yang punya keputusan, pimpinan partai," kata Masinton.
Fakta-fakta Dewan Kolonel
Upaya politisi PDI Perjuangan Johan Budi untuk mendongkrak popularitas Puan Maharani menuju Pilpres 2024 harus terhenti. Johan Budi dijatuhi sanksi oleh partainya karena berinisiatif membentuk Dewan Kolonel beberapa waktu lalu.
Dewan Kolonel sendiri merupakan sebuah tim internal PDI Perjuangan yang bertugas untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas Puan Maharani agar bisa meraih kursi presiden pada Pilpres 2024 mendatang.
Namun nyatanya inisiatif tersebut berbuah sanksi dari partai. Johan Budi dan sejumlah kader PDI Perjuangan lainnya dikenakan sanksi peringatan keras.
Tag
Berita Terkait
-
Terbuka Gabung ke KIB atau KIR di Pilpres 2024, PDIP: Tapi Kalau ke Koalisi Perubahan Mohon Maaf
-
JoMan Bermanuver Dukung Prabowo di Pilpres 2024, PDIP: Monggo Saja, Kita Tak Bisa Kendalikan Dewan Kopral Itu
-
Ingin Kalahkan Anies Baswedan, PDIP Duetkan Wong Kito, Yakin Menang di Pulau Jawa?
-
Membaca Peluang Kemenangan Pilpres 2024 Jika KIB dan KIR Bersatu, Yakin Bisa Menang Telak?
-
Nama Gibran Masuk Bursa Cagub DKI 2024, PDIP: Bukan karena Anak Jokowi
Terpopuler
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
- Kompetisi Menulis dari AXIS Belum Usai, Gemakan #SuaraParaJuara dan Dapatkan Hadiah
- Ini 5 Shio Paling Beruntung di Bulan Oktober 2025, Kamu Termasuk?
- Rumah Tangga Deddy Corbuzier dan Sabrina Diisukan Retak, Dulu Pacaran Diam-Diam Tanpa Restu Orangtua
Pilihan
-
Dean James Cetak Rekor di Liga Europa, Satu-satunya Pemain Indonesia yang Bisa
-
Musim Hujan Tiba Lebih Awal, BMKG Ungkap Transisi Musim Indonesia Oktober 2025-2026
-
Bahlil Vs Purbaya soal Data Subsidi LPG 3 Kg, Pernah Disinggung Sri Mulyani
-
3 Rekomendasi HP 1 Jutaan Baterai Besar Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Menkeu Purbaya Pernah Minta Pertamina Bikin 7 Kilang Baru, Bukan Justru Dibakar
Terkini
-
Bukan Mengada-Ada, Polisi Ungkap Alasan Kondom Jadi Bukti di Kasus Kematian Arya Daru
-
BRI Catat Serapan FLPP Tertinggi, Menteri PKP Apresiasi Dukungan untuk Rumah Subsidi
-
Kepala BGN: Dampak Program MBG Nyata, Tapi Tak Bisa Dilihat Instan
-
Musim Hujan Tiba Lebih Awal, BMKG Ungkap Transisi Musim Indonesia Oktober 2025-2026
-
Rocky Gerung: Program Makan Bergizi Gratis Berubah Jadi Racun karena Korupsi
-
Keputusan 731/2025 Dibatalkan, PKB: KPU Over Klasifikasi Dokumen Capres
-
Bantah Makam Arya Daru Diacak-acak Orang Tak Dikenal, Polisi: Itu Amblas Faktor Alam!
-
Menkes Budi Tegaskan Peran Kemenkes Awasi Keamanan Program Makan Bergizi Gratis
-
Terungkap! Ini Rincian 'Tarif Sunat' Dana Hibah yang Bikin Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Kaya
-
Demi Buktikan Bukan Pembunuhan, Polisi akan 'Buka-bukaan' 20 CCTV ke Keluarga Arya Daru