Suara.com - Beredar kabar Presiden Joko Widodo atau Jokowi digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam penggeledahan, orang nomor satu di Indonesia tersebut dikabarkan ketahuan telah membeli ijazah dengan menggunakan uang negara atau APBN.
Kabar dengan narasi tersebut dibagikan oleh akun YouTube bernama Lidah Rakyat pada 15 Februari 2023. Akun ini membagikan narasi penggeledahan KPK di kantor Presiden Jokowi.
Lewat narasi yang diunggah, akun ini menyebut bahwa KPK telah menemukan bukti transaksi pembelian ijazah Jokowi menggunakan APBN.
Adapun narasi yang dibagikan di bagian thumbnail video sebagai berikut:
"RUANGAN JOKOWI DI GELEDAH BUKTI TRANSAKSI DITEMUKAN, GUNAKAN UANG NEGARA UNTUK BELI IJAZAH."
Sedangkan dalam narasi caption video sebagai berikut:
"Pakai Uang APBN Untuk Beli Ijazah?Bukti Transaksi Di Temukan Saat Kpk Geledah Ruangan Jokowi??Viral"
Lantas benarkah klaim tersebut?
PENJELASAN
Baca Juga: KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Suap Hakim Yustisial MA Edy Wibowo, Namanya Masih Dirahasiakan
Berdasarkan penelusuran, kabar KPK telah menggeledah kantor Presiden Jokowi dan menemukan transaksi pembelian ijazah dengan menggunakan uang rakyat adalah tidak benar.
Faktanya, narator dalam video itu membacakan narasi dari artikel yang ditayangkan Republika.co.id pada 18 Oktober 2022. Artikel itu berjudul "Pria Mengaku Teman SMA Jokowi Hadiri Sidang Ijazah Palsu."
Sementara itu, kasus gugatan ijazah palsu Presiden Jokowi sebelumnya telah dicabut oleh Bambang Tri Mulyono selaku pihak penggugat pada Oktober 2022.
Melalui kuasa hukumnya, Ahmad Khozinudin, gugatan itu akhirnya dicabut usai Bambang Tri mendekam dijebloskan penjara atas kasus dugaan penistaan agama.
KESIMPULAN
Dari penjelasan di atas, maka narasi kantor Presiden Jokowi digeledah lembaga antirasuah dan ketahuan telah membeli ijazah dengan APBN adalah kabar hoaks.
Berita Terkait
-
KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Suap Hakim Yustisial MA Edy Wibowo, Namanya Masih Dirahasiakan
-
Sepak Terjang Wiranto: Bentuk Hanura Lalu Gabung PAN, Sempat Kena Musibah saat Jadi Menteri Jokowi
-
INFOGRAFIS: Gonjang-ganjing Kursi Menkominfo, Jokowi Mulai Lirik Kanan Kiri?
-
Profil Irwandi Yusuf, Eks Gubernur Aceh yang Kembali Diperiksa KPK Terkait Kasus Izil Azhar
-
CEK FAKTA: Geger Arya Saloka Akui Amanda Manopo Lagi Hamil 3 Bulan, Benarkah?
Terpopuler
- Karawang di Ujung Tanduk Sengketa Tanah: Pemerintah-BPN Turun Gunung Bahas Solusi Cepat
- 5 Fakta Heboh Kasus Video Panas Hilda Pricillya dan Pratu Risal yang Guncang Media Sosial
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 6 Oktober 2025, Banjir Ribuan Gems dan Kesempatan Klaim Ballon d'Or
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga Mulai Rp6 Jutaan, Ramah Lingkungan dan Aman Digunakan saat Hujan
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Tanpa Calvin Verdonk, Ini Pemain Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Waketum PSI Dapat Tugas dari Jokowi Usai Laporkan Penyelewengan Dana PIP
-
Ole Romeny Diragukan, Siapa Penyerang Timnas Indonesia vs Arab Saudi?
-
Wasapada! Trio Mematikan Arab Saudi Siap Uji Ketangguhan Timnas Indonesia
-
Panjatkan Doa Khusus Menghadap Kabah, Gus Miftah Berharap Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia
Terkini
-
Ingatkan Pesan Bung Karno Saat Ganefo, PDIP Tegaskan Tolak Kedatangan Tim Senam Israel
-
Nama-nama Anggota Komite Reformasi Polri Sudah di Kantong Presiden, Istana: Tunggu Tanggal Mainnya
-
PLN Energi Primer Indonesia Gandeng Timas Suplindo Bangun Pipa Gas WNTS-Pemping
-
Nadiem Masih Dibantarkan di RS Usai Operasi, Kejagung: Penyidikan Korupsi Chromebook Jalan Terus
-
Anak Buah Masuk Penjara Gegara Pasang Patok, Dirut PT WKM Pasang Badan: Saya yang Bertanggung Jawab
-
Anak Riza Chalid Hadapi Sidang Korupsi Pertamina, Pengacara Bantah Keterlibatan Kliennya
-
Gema Adzan Sang Ayah di Reruntuhan Ponpes Al Khoziny, Ikhlas Melepas Anaknya Syahid
-
Harapan Akhir Tahun Pekerja Online, Rieke Minta Kado Spesial Perpres Perlindungan dari Prabowo
-
Sidang Praperadilan Nadiem Makariem, Hotman Paris Cecar Ahli Hukum Soal Kerugian Negara
-
Yayat Supriatna Sebut Pembangunan Infrastruktur Pangan Bukan Domain Pemerintah