Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap detik-detik penangkapan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak sempat menjadi buronan. Dia jadi tersangka suap dan gratifikasi sebesar Rp200 miliar.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut Ricky Ham Pagawak kaget saat dirinya ditangkap penyidik KPK di sebuah rumah di Abepura, Papua pada Minggu (19/2) lalu.
"Saat itu dia sedang duduk (dalam rumah). Dan kemudian kaget ada tim dari KPK masuk. Kami serahkan surat penangkapan, surat penyidikannya dan administrasi lainnya, kemudian dia kooperatif," kata Ali kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (21/2/2023).
Sebelum melakukan penangkapan, KPK bersama Direktorat Pidana Umum Polda Papua awalnya mendatangi sebuah rumah yang berada di Abepura. Rumah tersebut dalam keadaan tertutup yang dikeliling pagar tinggi.
Penyidik KPK kemudian mengetuk pintu gerbang, namun tak ada jawaban dari dalam rumah.
"Tapi kami yakin bahwa ada RHP (Ricky Ham Pagawak) di dalam," imbuh Ali.
Penyidik bersama tim kepolisian tak menyerah, mereka membuka paksa pintu dengan cara mendobrak.
"Dan kemudian di dalam ternyata betul ada RHP," kata Ali.
Pada saat ditangkap, penyidik KPK menemukan uang jutaan rupiah, serta telepon genggam.
Baca Juga: KPK Baru Sita Rp16 Miliar Aset Bupati Mamberamo Tengah dari Rp200 Miliar Hasil Suap dan Gratifikasi
"Nominalnya nanti kami konfirmasi lagi, karena tahu itu memang ada uang rupiah, jutaan," sebut Ali.
Usai ditangkap, Ricky selanjutnya diterbangkan ke Jakarta. Dia kemudian tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Senin (20/1) kemarin.
Hasil pemeriksaan dia diduga menerima suap senilai Rp200 miliar. Dari total tersebut, KPK baru menyita asetnya senilai Rp16 miliar yang terdiri dari bangunan-tanah, kendaraan, dan uang tunai miliaran rupiah.
Selanjutnya guna proses penyidikan dia dilakukan penahana selama 20 hari kedepan, terhitung sejak 20 Februari sampai dengan 11 Maret 2023.
Atas perbuatannya, Ricky Ham Pagawak dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Tag
Berita Terkait
-
KPK Baru Sita Rp16 Miliar Aset Bupati Mamberamo Tengah dari Rp200 Miliar Hasil Suap dan Gratifikasi
-
CEK FAKTA: Jokowi Resmi Bubarkan KPK dan Bentuk Satgasus Pengusutan Koruptor, Benarkah?
-
Erick Thohir dan Kakaknya Diduga Terseret Kasus Investasi Telkomsel di GoTo Yang Dituduh Melanggar UU Tipikor: Apa yang Terjadi?
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar