Megawati Soekarnoputri yang dilaporkan ke Komnas Perempuan setelah pidato terkait dengan ibu-ibu suka pengajian viral di media sosial.
Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta melaporkan Megawati Soekarnoputri ke Komnas Perempuan Republik Indonesia buntut dari pidatonya yang mempertanyakan ibu-ibu suka ikut pengajian.
Megawati dilaporkan dalam kapasitasnya sebagai seorang Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sekaligus sebagai seorang yang menduduki jabatan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta melaporkan Megawati tersebut melalui surat yang telah dikirimkan kepada Komnas perempuan, lewat Kantor Pos Besar Yogyakarta yang dikirimkan pada hari Rabu (22/2/2023).
Tri Wahyu sebagai Koordinator Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta menyebutkan bahwa pelaporannya tersebut didasarkan pada ucapan Megawati yang membahas soal ibu-ibu suka mengikuti pengajian, tetapi kurang memberikan perhatian kepada anak-anaknya.
Pidato tersebut disampaikan oleh Megawati dalam sebuah acara kick off Pancasila Dalam Tindakan yang ditayangkan dalam kanal YouTube BKKBN pada hari Kamis (16/2/2023).
Disebutkan bahwa Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta tersebut tidak menemukan basis data yang digunakan oleh Megawati tersebut. Baik itu yang bersumber dari BRIN, BPIP, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maupun dari dinas-dinas terkait di level daerah.
Tri menyebut bahwa beberapa pengajian yang diikuti oleh ibu-ibu justru turut menghadirkan tema yang membahas terkait dengan penanganan stunting. Contohnya di Sulawesi Selatan berdasarkan pada situs resmi Kementerian Agama Kanwil setempat, acara pengajian tersebut menghadirkan penyuluh untuk membahas penanggulangan stunting.
Oleh karenanya, Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta tersebut meminta kepada Megawati untuk bijak dalam menyampaikan pandangan yang harusnya didasarkan pada data ilmiah, bukan pada opini bernuansa pelabelan negatif semata.
Baca Juga: Megawati Wanti-wanti Kader Perempuan: Masuk PDIP Bukan Hanya Mikir Jadi Legislatif Nikmati Gaji!
Dugaan Pelabelan Negatif
Dalam laporannya tersebut, Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta meminta kepada Komnas Perempuan RI untuk mengkaji adanya dugaan pelabelan negatif praktik bentuk ketidakadilan gender dalam pidato yang disampaikan oleh Megawati. Kajian tersebut diharapkan tuntas sebelum tanggal 8 Maret 2023 di mana itu merupakan momentum Hari Perempuan Internasional.
Komnas Perempuan Diminta Menegur
Tidak hanya itu, disebutkan bahwa jika benar dugaan tersebut maka Komnas Perempuan RI diminta untuk menegur Megawati secara tertulis ditembuskan kepada publik.
Dan terakhir, ia meminta kepada Komnas Perempuan mengadakan pelatihan Gedsi atau kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial bekerja sama dengan BRIN dan BPIP untuk para staf di kedua lembaga tersebut.
Sekretaris Umum Bamusi PDIP Sebut Megawati Tidak Melarang
Berita Terkait
-
Klaim Tak Ada Motif Elektoral Dukung Proporsional Tertutup, PDIP: Prinsipnya Mau Tertutup Atau Terbuka Kami Siap
-
Megawati Wanti-wanti Kader Perempuan: Masuk PDIP Bukan Hanya Mikir Jadi Legislatif Nikmati Gaji!
-
PKS Susul Demokrat dan NasDem Usung Anies, PDIP Tetap Ogah Bergabung Koalisi Perubahan: Antitesa Jokowi
-
Elektabilitas Ganjar Teratas di Survei Litbang Kompas, Sekjen PDIP: Buah dari Kaderisasi
-
Demokrat Pamer Koalisi Perubahan Lebih Maju, Hasto PDIP: Kalau Iklankan Produk Pasti Kecap Nomor Satu
Terpopuler
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 5 HP Memori 256 GB Harga di Bawah Rp2 Juta, Bisa Simpan Ribuan File dan Gaming
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
Terkini
-
Kepercayaan Rakyat ke Polri Meroket, Rudianto Lallo: Modal Besar Tingkatkan Pelayanan
-
Kepercayaan Publik ke Polri Tembus 82,4 Persen, Sari Yuliati: Hasil Kerja Nyata dan Konsistensi
-
Pilih Uya Kuya Pimpin PAN Jakarta, Zulhas: Artis Itu Kreatif dan Kerjanya Produktif
-
HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
-
Malam Minggu Spesial di Bundaran HI: Warga Rayakan HUT Jakarta ke-499 Sambil Nonton Konser
-
Soroti Ketimpangan Distribusi MBG, Garuda Institute Dorong BGN Perkuat Akurasi Sasaran
-
Taruna Akmil Masuk Sekolah Rakyat, Amnesty Khawatir Siswa Jadi Korban Militerisasi Pendidikan
-
Resmi! Zulhas Lantik Uya Kuya Pimpin PAN Jakarta Gantikan Eko Patrio
-
GMNI Desak Pemerintah Hentikan Total Program Kopdes Merah Putih: Jangan Boroskan APBN
-
Kemenhan Akui 32 Peserta Hamil Sempat Ikut Latsarmil SPPI, Akhirnya Dipulangkan