Suara.com - Lembaga survei Indonesia Polling Stations (IPS) merilis hasil survei terbaru yang dilakukan pada 15-24 Februari 2023. Hasilnya, elektabilitas Prabowo Subianto mengalami tren kenaikan dibanding dua nama calon presiden lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.
Peneliti Senior IPS, Alfin Sugianto mengatakan, Prabowo memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan Pilpres 2024 jika dibandingkan Ganjar dan Anies.
Sebabnya, lanjut Alfin, elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra itu menunjukkan tren semakin menguat dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan elektabilitas Prabowo pada survei IPS bulan Februari 2023 telah menyentuh angka 33,1 persen.
"Pada saat yang sama elektabilitas Ganjar dan Anies terus terpaku di angka 20-an persen," kata Alfin dalam keterangannya, Selasa (28/2/2023).
Alfin menuturkan sejumlah faktor yang membuat elektabilitas Prabowo melejit. Mulai dari pergerakan Menteri Pertahanan yang aktif terjun ke masyarakat, aktif melakukan komunikasi politik dengan sejumlah tokoh, serta kinerjanya di kabinet yang terus mendapatkan apresiasi publik secara luas.
"Faktor lain yang turut berkontribusi signifikan terhadap menguatnya elektabilitas Prabowo Subianto adalah semakin eksplisitnya endorsement dari Presiden Jokowi terhadap pencapresan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut," kata Alfin.
Endorsement itu yang kemudian diikuti oleh para pendukung setia Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019 yang menjatuhkan pilihan pada Prabowo. Alfin menyoroti fenomena migrasi para relawan Jokowi.
"Dua bulan terakhir fenomena migrasi para relawan Jokowi yang semula mendukung Ganjar Pranowo dan kini hijrah pilihan ke Prabowo tak bisa dibendung lagi," ujar Alfin.
Berikut hasil elektabilitas capres menurut hasil survei IPS:
Baca Juga: PAN Beri Sinyal Usung Duet Ganjar-Erick Thohir, Golkar Tetap Ngotot Pasang Airlangga Capres
1. Prabowo Subianto 33,1 persen.
2. Ganjar Pranowo 22,1 persen.
3. Anies Baswedan 20,9 persen.
4. Ridwan Kamil 6,2 persen.
5. Agus Harimurty Yudhoyono 4,3 persen.
6. Erick Thohir 4,2 persen.
7. Sandiaga Uno 2,8 persen.
8. Airlangga Hartarto 2,6 persen.
9. Puan Maharani 2,2 persen.
10. Muhaimin Iskandar 0,9 persen.
11. Undecided 0,7 persen.
Berita Terkait
-
Kode Keras PAN Dukung Ganjar dan Erick Thohir untuk Pilpres 2024
-
Sosok Bakal Cawapres Mulai Mengerucut ke Sejumlah Nama, Ini Daftar Namanya
-
PAN Ambil Anak Buah Megawati Jadi Jagoan Pilpres, Golkar Tak Bisa Berkata-kata
-
IPS: Hijrah Dukungan Relawan Jokowi dari Ganjar ke Prabowo Tak Terbendung
-
Rutin Ngobrolin Koalisi Dua Minggu Sekali, Prabowo-Cak Imin Segera Bertemu Awal Maret Bahas Deklarasi Capres
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Bupati Langkat Diduga Terima Suap Rp 800 Juta untuk Proyek di Disdik dan Disperkim
-
KPK Tetapkan Bupati Langkat dan Anggota Tim Suksesnya Jadi Tersangka Usai OTT
-
Dalam Open House, Gubernur DKI Jakarta Janji Carikan Lahan Tambahan untuk Sekolah Rakyat
-
Teringat Masa Lalu, Gubernur DKI Jakarta Terharu Saat Hadiri Open House Sekolah Rakyat
-
Jelang MPLS, Gus Ipul Ingatkan Kepala Sekolah Rakyat Siap Hadapi Fase Krusial
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil