Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai bergerak menelusuri dugaan harta kekayaan yang tak wajar milik mantan pejabat eselon II Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo.
KPK telah memanggil Rafael Alun pada Rabu (1/3/2023) lalu untuk meminta klarifikasi atas dugaan harta kekayaan yang tidak wajar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara (LHKPN) Rafael yang tercetat senilai Rp56,1 miliar.
Setelah mendalami dugaan itu, KPK menyatakan menemukan indikasi geng atau kelompok tertentu di kalangan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Riwayat Karier Beririsan
Dugaan adanya geng tersebut disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan usai memanggil Rafael Alun.
Pahala menambahkan, geng yang dimaksud adalah sekumpulan orang di Kementerian keuangan yang saling berhubungan satu sama lain karena punya riwayat karier atau pendidikan yang beririsan.
Namun, menurut Pahala, KPK masih memerlukan waktu untuk mendalami informasi tersebut, setidaknya untuk memahami pola kegiatan geng itu.
Sebab, menurutnya orang-orang yang bekerja di sektor keuangan, seperti Rafael dan gengnya, memahami betul dan cukup lihai dalam menerapkan cara-cara mengalirkan dana.
Sementara itu, pola yang akan disoroti KPK di antaranya adalah seperti bagaimana mereka menggunakan nama orang lain untuk melakukan transaksi, seperti yang disebutkan Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Baca Juga: Di Tengah Seruan Tidak Bayar Pajak Akibat Kasus DJP Kemenkeu, Dirjen Minta Hal Ini
Meski begitu, KPK tetap akan mendalami dugaan adanya geng di internal Ditjen Pajak itu, dengan akan memanggil orang-orang yang diduga ada dalam lingkaran geng Rafael Alun di Kemenkeu.
"Kita pastikan sesudah yang bersangkutan, pasti ada lagi orang-orang lain yang kita kan dengar juga ada gengnya tapi kita kan perlu tahu polanya," lanjutnya.
Anggota DPR RI tanggapi geng Rafael
Dugaan adanya 'geng' Rafael di tubuh Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu mendapatkan tanggapan dari anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno.
Menurut dia, orang-orang yang diduga tergabung dalam geng Rafael merupakan sekumpulan oknum.
"Korupsi atau penyimpangan hanya bisa terlembagakan menjadi pola atau aturan main. Apabila dilakukan bersama-sama, atau kerja sama sejumlah mata rantai dalam proses pelayanan kepada wajib pajak. Jadi geng di sini maksudnya oknum-oknum yang bekerja sama tersebut," kata Hendrawan Supratikno.
Berita Terkait
-
Di Tengah Seruan Tidak Bayar Pajak Akibat Kasus DJP Kemenkeu, Dirjen Minta Hal Ini
-
Bukan Hanya Urusan Pidana, Rieke Diah Pitaloka Sebut Ada Kekerasan Simbolik Negara Pada Kasus Mario Dandy
-
5 Fakta Rafael Alun Diperiksa KPK 8,5 Jam, Akui Lelah Setelah Pemeriksaan Hartanya Rp 56 Miliar
-
Bapak Pegawai Pajak Berharta Rp 56 Miliar, Moge Mario Dandy Ternyata Bodong Tak Terdaftar Di Samsat
-
KPK Pastikan Harley Davidson Milik Mario Dandy Bodong
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian