Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengungkap Presiden Joko Widodo tidak senang dengan indeks persepsi korupsi (IPK) atau corruption perception index (CPI) 2022 yang terjun bebas.
Hal itu disampaikan Moeldoko saat menghadiri acara Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, (8/3/2023).
"Saya ingin sampaikan kepada teman-sekalian, Presiden (Jokowi) tidak happy dengan kondisi itu," kata Moeldoko.
Atas hal itu, Jokowi berpesan agar capaian IPK yang turun menjadi perhatian bersama, serta meminta agar Stranas PK tidak hanya menjadi acara seremonial.
"Supaya ini menjadi perhatian kita semua. Aksinya, Stranas PK perlu menjadi evaluasi kita bersama. Aksinya harus mudah dipahami dan jangan seremonial belaka," kata Moeldoko.
"Tetapi saya menginginkan setelah pulang dari sini, barang (Program Stranas PK)itu diedarkan. Disampaikan kepada seluruh jajaran. Makanya tadi saya sampaikan supaya dibacakan," sambungnya.
Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok
Torehan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 hanya mampu mencetak angka 34/100, sehingga memuat Indonesia berada di posisi 110 dari 180 negara.
Di Asing Tenggara, Indonesia menempati peringkat ke enam, berada di atas Thailand dengan skor 36/100 dan Vietnam 42/100. Bahkan berada jauh di bawah Timor Leste yang menempati peringkat ketiga dengan skor 42/100.
Sementara Malaysia berada di posisi kedua dengan skor 47/100, sedangkan peringkat pertama diraih Singapura dengan skor 83/100.
Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Wawan Suyatmiko mengatakan angka itu menunjukkan Indonesia sedang mengalami tantang serius dalam pemberantasan korupsi.
"Dengan hasil ini, Indonesia hanya mampu menaikkan skor CPI sebanyak 2 poin dari skor 32 selama satu dekade terakhir sejak tahun 2012," kata Wawan pada Selasa (31/1/2023).
Skor CPI Indonesia itu disebut memperlihatkan respon terhadap praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat.
"Bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari para pemangku kepentingan," tegasnya.
Untuk diketahui rentang skor CPI antara 0-100. Angka 0 menunjukkan CPI yang korup, sementara 100 diartikan bersih dari korupsi.
Berita Terkait
-
Pastikan Jokowi Tak Intervensi Putusan PN Jakpus Soal Tunda Pemilu, Moeldoko: Gak Ada Hubungan dengan Pemerintah!
-
Investor IKN Tak Kunjung Jelas, Kinerja Tony Blair Belum Buat Jokowi Puas?
-
Pecah Telor! Bukan Jokowi, Ini Akun Twitter Pertama yang Difollow Gibran Rakabuming Bikin Warganet Kaget: Nggak Nyangka
-
Isu Reshuffle Rabu Pon Kembali Muncul, Ini Nama-nama yang Terancam Dirombak
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Pengamat Sorot Titah Prabowo ke TNI, Polri dan BIN Sebelum ke Eropa: Sinyal Tegas Jaga Stabilitas
-
Jakarta Masih Rawan 'Rayap Besi', Pramono Anung: Pelan-Pelan Kami Benahi dan Tindak Tegas!
-
Kenapa Amerika Serikat Pakai Nama Menteri Perang, Bukan Menteri Pertahanan?
-
Benarkah Langit RI akan Dibuka untuk Pesawat Tempur AS? Kemhan Tegaskan Perjanjian Belum Final
-
Kontroversi Pete Hegseth, Pembawa Acara TV yang Jadi 'Dewa Perang' AS
-
Gus Ipul Tegaskan Sekolah Rakyat Tak Ada Pendaftaran: Anak Lulus, Orang Tua Harus Lepas Bansos!
-
Indra Iskandar Menang Praperadilan, Hakim Perintahkan KPK Hentikan Penyidikan
-
Perang di Mata Rakyat Israel: Terlalu Berat Bagi Saya Pikirkan Masa Depan
-
Tujuh Hari Jelang Keberangkatan, DPR Desak Kepastian Biaya Tambahan Haji
-
Dugaan Pelecehan Seksual di FH UI, BEM Dorong Sanksi Berat hingga DO