Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan dari total 1.161 sertifikat tanah, baru ada 1.043 sertifikat yang bisa dibagikan kepada masyarakat Blora, Jawa Tengah. Meski belum seluruhnya, Jokowi menilai hal tersebut sudah menjadi kemajuan.
Sebab menurutnya, sengketa tanah yang terjadi di daerah tersebut terus terjadi sejak 1947.
"Tadi pak menteri BPN menyampaikan konflik lahannya sudah terjadi sejak tahun 1947 benar? Coba, mau diterus-teruskan?," tanya Jokowi sebagaimana dikutip melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (10/3/2023).
"Saya perintah sudah tahun yang lalu pada pak menteri BPN untuk dilihat di lapangan dicek betul kelurahan Ngelo, Cepu sama di Karangboyo ini, ini ada apa kok nggak selesai-selesai? Ini mestinya BPN bisa selesaikan dan hari ini bisa diselesaikan," terangnya.
Meski kasus sengketa tanah sudah selesai, masih ada 123 sertifikat tanah yang belum bisa diserahkan kepada warga.
"Coba yang sudah terima sertifikat coba diangkat tinggi-tinggi, sudah 1.043. Oh, ini, ini. Oh, (ini) belum, belum gimana. Sudah 1.043 sertifikat sudah selesai. Ada yang belum kira-kira 123 belum selesai tapi yang selesai sudah 1.043, disyukuri. Alhamdulillah," terangnya.
"Ini di kelurahan Ngelo, Cepu, Karangboyo nanti sisanya 123 segera akan rampung. Ini kerja ngebut loh. Karena bukan ngurusin di Kabupaten Blora saja karena kita semua kabupaten/kota punya 534 kabupaten/kota urusan ini," tambah Jokowi.
Jokowi lantas menjelaskan kalau sertifikat tanah itu berstatus hak guna bangunan (HGB) yang berlaku selama 30 tahun dan bisa diperpanjang 20 tahun. Sertifikat tersebut juga bisa diperbarui untuk 30 tahun.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyerahkan Sertifikat Perhutanan Sosial dan SK Tora kepada masyarakat Blora. Ia meminta kepada masyarakat yang menerima untuk tidak menelantarkan tanahnya menjadi tidak produktif.
Baca Juga: Jokowi Beli Baju Koko dan Prabowo Beli Peci di Pasar Petanahan Kebumen
"Jangan ditelantarkan. Sanggup? Minta-minta setelah diberi tapi diterlantarkan, yang diterlantarkan bisa dicabut loh, ya, kalau diterlantarkan."
Berita Terkait
-
Cek Fakta: Jokowi Beri Hadiah Bharada E Berkat Kejujurannya
-
Ogah Momen Mesra Jokowi, Prabowo dan Ganjar Dikaitkan Masalah Capres, Djarot PDIP: Itu Ranah Ibu Ketum!
-
Momen Prabowo Berkeringat Temani Jokowi Blusukan di Pasar Petanahan Kebumen
-
Arti Kata Cuaks yang Lagi Viral, Jokowi pun Ikut Unggah di Sosmed
-
CEK FAKTA: Hukuman Ringan Richard Eliezer Ternyata Perintah Jokowi
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing