Suara.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan terkait dengan transaksi janggal dengan total Rp 300 triliun yang ada di Kementerian Keuangan pada periode 2009-2023.
Informasi tersebut sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Ivan menyebut bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah memegang rekapitulasi dari beberapa ratus laporan yang pernah PPATK kirimkan kepada Kemenkeu sepanjang tahun 2009-2023.
Laporan tersebut terkait dengan mutasi rekening, serta dana yang berkaitan dengan tindak pidana yang ada pada dokumen individualnya. Mahfud MD menjelaskan kembali terkait dengan transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan.
Ia menyebut bahwa transaksi tersebut berasal dari dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan sebanyak 467 pegawai Kemenkeu sejak tahun 2009-2023.
Lantas, seperti apakah rekam jejak kepala PPATK Ivan Yustiavandana yang laporkan transaksi janggal Rp 300 triliun tersebut? Simak informasi lengkapnya berikut ini.
Rekam Jejak Ivan Yustiavandana
Ivan Yustiavandana merupakan kepala PPATK yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada hari Senin (25/10/2021) di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Ivan sendiri bukanlah orang baru di lembaga yang dipimpinnya tersebut, ia tercatat sudah mengabdi sejak tahun 2003 lalu.
Baca Juga: CEK FAKTA: Pagi Ini Sri Mulyani Dijemput Menuju Jeruji Besi, Benarkah?
Ivan merupakan sarjana hukum dari Universitas Hukum. Setelah berhasil mendapatkan gelar S1, Ivan kemudian melanjutkan pendidikannya di Washington College of Law, Washington DC, Amerika Serikat.
Setelah itu, Ivan pun sukses meraih gelar doktor dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM).
Sebelum berhasil menduduki jabatan sebagai Kepala PPATK, ia menjabat sebagai Deputi Bidang Pemberantasan.
Harta Kekayaan Ivan Yustiavandana
Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ivan mempunyai total kekayaan sebesar Rp 4.095.000.000 atau Rp 4 miliar.
Sebagian besar kekayaannya berupa alat transportasi dan mesin dengan total Rp 2.605.000.000 atau Rp 2 miliar.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Pagi Ini Sri Mulyani Dijemput Menuju Jeruji Besi, Benarkah?
-
Vidya Piscarista, Istri Kepala BPN Jaktim Ternyata Punya Koleksi Gaun Elie Saab Seharga Rp200 Juta
-
Bombastis! 964 PNS Kemenkeu Punya Harta Tak Wajar, Ada Transaksi Mencapai Rp300 Triliun
-
Menilik Kronologi Penemuan Rp37 Miliar di Safe Deposit Box Rafael Alun Trisambodo
-
Fakta Temuan Bombastis Sri Mulyani: 964 PNS Kemenkeu Punya Harta Tak Wajar,16 Dikasuskan
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
KPK Selidiki Korupsi Google Cloud, Kuasa Hukum Bantah Nadiem Makarim Terlibat
-
Kemenpar Dukung Pesta Diskon Nasional 2025: Potongan Harga 20-80 Persen!
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak