Suara.com - Bisnis pakaian bekas impor atau yang kerap disebut dengan thrifting, akan mulai diberlakukan aturan yang jelas dan tegas. Bareskrim Polri pun tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk penindakan praktik bisnis thrifting, sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
Kabar tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (14/3/2023).
“Hari ini, Selasa 14 Maret 2023, Bareskrim Polri melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, tentunya terkait dengan penindakan praktik bisnis pakaian bekas impor atau thrifting,” ujar Ahmad.
“Pada prinsipnya, Polri siap untuk bekerja sama dan bersinergi dengan stakeholder terkait, yakni Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai. Bareskrim sudah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai,” lanjutnya.
Pernyataan tersebut merupakan respons Polri terkait isu bisnis pakaian bekas impor yang memang sempat ramai dibicarakan masyarakat, khususnya kalangan UMKM.
Sebelumnya, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Kemenkop UKM) mengusulkan larangan bisnis thrifting. Ini karena bisnis pakaian bekas impor itu merusak UMKM lokal.
Hal tersebut sebelumnya juga pernah disampaikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Menteri yang akrab disapa Zulhas itu menyatakan bahwa perdagangan pakaian bekas impor dilarang.
Sementara itu, pendapat berbeda disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno. Ia mengatakan bisnis thrifting boleh dilakukan asal sesuai koridor hukum, yakni barang-barang bekas yang akan dijual berasal dari dalam negeri bukan impor.
"Thrifting kalau sesuai koridor hukum, barang-barang bekasnya dibeli di Indonesia bukan berdasarkan barang impor yang sudah dilarang, ini tentunya sangat dibuka kesempatan," ujar Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di Jakarta, Senin (6/3/2023).
Baca Juga: CEK FAKTA: Richard Eliezer Naik Pangkat Gantikan Ferdy Sambo di Polri, Benarkah?
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Richard Eliezer Naik Pangkat Gantikan Ferdy Sambo di Polri, Benarkah?
-
Huru-hara Polri hingga Kemenkeu, RR Sindir Menohok Revolusi Mental: Makin Ambyar
-
Polri Tetap Menjamin Keamanan Bharada Richard Eliezer meski Sudah Tak Dilindungi LPSK
-
Dapat Ancaman Pembunuhan Usai Konser di Malaysia, Band Radja Datangi Mabes Polri dan Disuruh Datangi Interpol
-
Ian Kasela Beberkan Kronologi saat Radja Dapat Ancaman Pembunuhan,Didatangi 20 Pria dan Disuruh Duduk di Lantai
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
36 Jam Blokade AS, Laksamana CENTCOM Yakin Ekonomi Iran Mulai Lumpuh Perlahan
-
Pramono Tegur Keras Kasus Foto AI PPSU Kalisari: Jangan Lagi Kerja Asal Senangkan Atasan
-
SBY Soroti Risiko Ekonomi Dunia, Ekonom UMBY Ungkap Pertanda Sudah Muncul di Indonesia
-
Pusat Komando Militer: Tidak Ada Kapal yang Berhasil Melewati Blokade AS ke Pelabuhan Iran
-
Cengkeraman Iran di Selat Hormuz Makin Kuat saat Ada Blokade AS, Kenapa?
-
Blokade Selat Hormuz AS Paksa 6 Kapal Tanker Iran Putar Balik di Teluk Oman
-
Respons Arogansi AS, Iran Siapkan Metode Pertempuran Mematikan
-
Media Eropa-Asia: Jika Pesawat Perang AS Bebas di Udara Indonesia akan Ubah Peta Kekuatan Regional
-
Menaker: Pemanfaatan AI Tertinggal, Kemnaker Perkuat Kompetensi Pekerja
-
BPOM Bantah Isu Penolakan Industri di Balik Aturan Label SehatTidak Sehat pada Makanan