Suara.com - Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla angkat berbicara mengenai fenomena start up yang berguguran. Banyaknya start up yang gulung tikar itu, kata JK, dipicu karena tren banyak pengusaha mulai kembali ke industri nyata.
Hal tersebut dikatakan JK saat melakukan silaturahmi dengan pimpinan dan dosen Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin di Kampus Teknik Unhas, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan pada Kamis (16/3/2023).
Menurutnya, penyebab banyak start up bangkrut karena para pengusaha sudah kembali ke real industri yang memberikan nilai tambah.
JK menjelaskan bahwa sekarang banyak perusahaan yang bergerak di bidang teknologi memutuskan menghentikan karyawannya, atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Terlebih saat pandemi Covid-19 melanda di Tanah Air.
"Seperti yang kita ketahui sekarang perusahaan-perusahaan teknologi, karyawannya di-PHK, karena pengusaha kembali ke real industri, pertanian yang maju dengan teknologi yang mempunyai nilai tambah. Bukan lagi bisnis yang orang bilang bakar uang," ujar JK.
Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) ini melanjutkan, kebutuhan manusia akan teknologi informasi adalah untuk menunjang kerja dari industri nyata, bukan untuk menunjang teknologi.
Walau begitu, Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini juga mengakui bahwa teknologi informasi atau komputer tetap diperlukan dalam menunjang pekerjaan.
"Bahwa tetap diperlukan teknologi IT atau komputer yang baik, tapi tujuannya untuk memberi nilai tambah. Bukan lagi IT untuk IT atau artificial intelegence," lanjut JK.
Dalam kesempatan ini, Jusuf Kalla juga mengungkapkan pandangannya bahwa teknologi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan tidak akan bisa menggantikan peran manusia, seperti yang didengungkan oleh banyak pihak.
Baca Juga: Pekerja Transmart Demo: Lembur Tidak Dibayar, Ibu Hamil Kena PHK
"AI tidak seperti kata orang bahwa mesin akan menggantikan manusia. Manusia tidak akan tergantikan dan ekonomi akan tumbuh dari nilai tambah dari efisiensi dan inovasi," tandasnya. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Pekerja Transmart Demo: Lembur Tidak Dibayar, Ibu Hamil Kena PHK
-
Jika Tak Diangkat Jadi ASN Gegara Terdampak Penghapusan Honorer, Puluhan Ribu Satpol PP Ancam Aksi Besar-besaran
-
Peluk Beruang JK Pakai Bikini, Denise Chariesta: Sehari 5 Kali
-
Meta Berencana PHK 10.000 Pegawai
-
Bahagia Bareng Beruang JK, Denise Chariesta: Sehari 5 Kali Cuy, Wajar Gak Sih?
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
Pilihan
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
Terkini
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Geledah KPP Madya Banjarmasin dan Kantor PT BKB, KPK Amankan Dokumen Restitusi
-
Kemensos Kucurkan Bansos Senilai Rp 17,5 Triliun Jelang Lebaran 2026: 18 Juta Keluarga Jadi Sasaran
-
Menkes Sindir Orang Kaya Masuk PBI: Masa Gak Bisa Bayar BPJS Kesehatan Rp 42.000?
-
Jakarta Mulai Bersolek Jelang Imlek, Rano Karno: Kami Rumah Berbagai Budaya
-
Kisah Siswi SMK di Garut: Rawat Nenek Lumpuh, Terancam Putus Sekolah karena Dianggap 'Warga Mampu'
-
Profil Bonatua Silalahi, Sosok Peneliti yang Berhasil Buka Salinan Ijazah Jokowi di KPU
-
Dua Bandit Bercelurit Harus Mendekam dalam Jeruji Besi Usai Jambret Kalung Emas di Tambora
-
Kejagung Bongkar Korupsi Ekspor CPO & POME, Kerugian Negara Capai Rp 14 Triliun
-
Hadirkan 'Wajah Humanis', 1.060 Polisi Siaga Kawal Demo Guru Madrasah di Depan Gedung DPR