Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi sorotan publik. Namun kali ini KPK jadi perhatian bukan karena prestasinya, melainkan buntut pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri soal mengadakan rapat koordinasi atau rakor di hotel bintang 5 dengan jajarannya.
Ketua KPK Firli Bahuri berdalih, rapat koordinasi sejumlah pimpinan lembaga negara dan kepala daerah itu memang sengaja di Hotel Ritz-Carlton dikawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, untuk menyokong perekonomian masyarakat.
"Dalam rangka sebagai pendukung dan penyokong perekonomian masyarakat. Bukan sok-sokan. Enggak saatnya lagi kita sok-sokan, (rakor di hotel bintang 5) murni untuk kepentingan masyarakat," ujar Firli dalam penyataannya kepada awak media pada Selasa (21/3/2023).
Menurut Firli, hotel berbintang 5 adalah salah satu sektor yang terdampak pandemi Covid-19, sehingga berpengaruh pada masyarakat yang bekerja di sana.
Ia juga menyebut bahwa pegawai yang bekerja di hotel bintang 5 itu juga memiliki istri anak, dan bahkan cucu yang mesti diperhatikan kehidupannya.
Karena itulah, lanjut Firli, KPK ingin turut andil dalam pemulihan ekonomi masyaralat dengan cara mengadakan rapat di hotel mewah berbintang 5 tersebut.
Kritik keras pada KPK
Keputusan KPK mengadakan rapat koordinasi di hotelmewah tersebut lantas menuai kritik keras dari sejumlah pihak. Salah satu kritikan keras datang dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).
Menurut Koordinator MAKI Boyamin Saiman, pernyataan Firli Bahuri KPK menggelar rapat di hotel mewah untuk mendukung ekonomi rakyat adalah alasan yang tak masuk akal.
Baca Juga: Ramai Kabar Rafael Alun Trisambodo Niat Kabur ke Luar Negeri, Ayah Mario Dandy Diminta Hadapi Proses
Sebab, menurut Boyamin, hotel Ritz-Carlton adalah milik asing. Dengan begitu, keputusan KPK menggelar rapat di sana sama saja memperkaya orang yang telah kaya.
Ia melanjutkan, jika tujuannya untuk memperkuat ekonomi rakyat, ada baiknya KPK menggelar rapat koordinasi di homestay atau hotel bintang 3. Salah satunya di daerah pinggiran untuk membantu kehidupan orang lokal.
"Kalau niatnya (Firli) memang memperkuat ekonomi rakyat ya (rakornya) di homestay. Kan banyak sekitaran Jakarta homestay, atau daerah pinggiran di Bogor, Puncak. Atau jika agak pinggiran banyak juga hotel-hotel bintang 3. Bisa memilih orang lokal," ujar Boyamin kepada awak media pada Selasa (21/3/2023).
Terlebih, kata Boyamin, KPK menggunakan hotel bintang 5 hanya untuk menggunakan ruang pertemuannya. Ia pun menyebut jika KPK hanya memanfaatkan ruang pertemuan, maka bisa menggunakan ruang pertemuan yang sudah ada.
Mulai dari ruang pertemuan Bhayangkara, rpertemuan Balai Sarbini atau Balai Sudirman. Lokasi itu jika dipakai oleh KPK untuk rapat maka justru bisa menambah kas bagi yayasan yang mengelolanya, seperti TNI dan Polri.
Kritik KPK menggelar rapat di hotel mewah juga datang dari dua mantan pegawai KPK, Yudi Purnomo dan Hotman tambunan. Melalui akun Twitternya @yudiharahap46, Yudi menyatakan, alasan Firli menggunakan hotel bintang 5 sebagai tempat rapat hanya sebuah retorika belaka.
Berita Terkait
-
Ramai Kabar Rafael Alun Trisambodo Niat Kabur ke Luar Negeri, Ayah Mario Dandy Diminta Hadapi Proses
-
Buntut Istri Diduga Doyan Pamer Harta, Direktur Penyelidikan KPK Diperiksa Dewas, Apa Hasilnya?
-
Nasib Hakim Agung Gazalba Saleh Jadi Tersangka Lagi, Kini Dijerat Pasal Gratifikasi Dan Pencucian Uang
-
KPK Gelar Rapat di Hotel Bintang 5, Firli Bahuri Klaim Demi Sokong Perekonomian Masyarakat
-
KPK Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Stadion Mandala Krida Yogyakarta
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sentil Polri di Kasus Roy Suryo, Henri Subiakto Sebut UU ITE Dipakai Tutupi Isu Ijazah Jokowi
-
Di Tengah Gelombang Kritik, Prabowo Sebut Investasi Asing ke Indonesia Terus Mengalir
-
Henri Subiakto Sebut Pasal yang Menjerat Roy Suryo Tak Masuk Akal, Status P21 Dipertanyakan
-
Trump Klaim Kesepakatan Damai AS-Iran Segera Ditandatangani, Teheran Beri Sinyal Berbeda
-
Apa Itu Restitusi? Wamen PPPA Tegaskan Korban Bullying Berhak Dapat Ganti Rugi
-
Bangun Spiritualitas Warga Jawa Barat, KDM Prioritaskan Bangun Tajuk di Lingkungan
-
Kejahatan Digital Kian Mengintai, Pemerintah Minta Anak Muda Hati-hati di Internet
-
Veronica Tan Soroti Pemberdayaan Perempuan di NTT: Kunci Putus Rantai Kemiskinan dan Kekerasan
-
Sopir Truk Transfer Uang Setelah Dikepung Anak Jalanan di Pesanggrahan, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
-
'Bikin Malu Presiden', Gus Lilur Desak Prabowo Copot Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama