Suara.com - Seorang penyanyi warga negara Indonesia (WNI), Fatimah Zahratunnisa berhasil menyita perhatian publik usai bercerita soal pengalaman tidak mengenakan yang ia alami saat mengirim barang dari luar negeri berupa piala.
Adapun Fatimah dihadiahi sebuah piala sebagai keberhasilannya dalam ajang kontes menanyi di Jepang. Lantaran piala tersebut dinilai terlalu berat, maka Fatimah memutuskan untuk mengirimkan piala tersebut.
Nahas, Fatimah mengaku dirinya dikenakan pajak bea dan cukai saat mengirim piala tersebut. Tak tanggung-tanggung, nilai pajak itu mencapai angka Rp4 juta rupiah.
Fatimah juga mengaku harus bernyanyi di hadapan petugas bea dan cukai untuk membuktikan bahwa dirinya memang benar menjuarai ajang tersebut.
“Kamu nyanyi aja deh di sini, benar nggak suaranya sama dengan yang di video. Karena saat itu saya masih mahasiswa, setelah dari Bea Cukai saya niat untuk memang ada kuliah ke kampus. Jadi pengennya cepat-cepat selesai," jelas Fatimah, dikutip dari akun @lambegosiip, Jumat (24/3/2023).
"Awalnya saya menolak, jangan nyanyi ini kan sudah ada berkas semuanya, karena pengen cepat selesai, okelah saya nyanyi,” lanjutnya.
Bea Cukai buka suara: Jelaskan aturan kirim barang dari LN
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Nirwala Dwi Heryanto ikut buka suara menanggapi polemik yang dialami oleh Fatimah. Nirwala mengaku pihaknya telah mengontak Fatimah tentang kejadian tersebut tetapi tak membuahkan informasi yang memadai, sebagaimana yang ia paparkan kepada awak media dikutip Kamis (23/3/2023).
Nirwala menjelaskan bahwa pengiriman barang dari luar negeri seperti yang dilakukan oleh Fatimah harus menempuh proses telaah. Proses tersebut diperuntukan demi menentukan apakah barang kiriman tersebut bebas bea masuk (BM) dan pajak dalam rangka impor (PDRI) atau tidak.
Baca Juga: Warganet Tanya Aturan Malah Dibilang Babu, Ternyata Begini Hitungan Bea Cukai Barang Impor
Apabila barang tersebut tidak dikenakan BM, maka akan ditentukan biaya agar barang itu bisa masuk ke tanah air.
Pengirim barang dapat menyerahkan bukti transaksi pembelian untuk merinci biayanya. Jika tidak dapat menyerahkan bukti transaksi, maka nilainya akan ditetapkan oleh pihak kepabeanan.
Pasal 2 ayat (1) UU No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan mengatur ada beberapa barang yang dikategorikan sebagai barang impor. dan dikenakan bea masuk.
Barang yang bebas dari dikenakan bea masuk antara lain adalah barang yang nilainya di bawah 500 USD serta dibawa oleh penumpang saat hendak pulang ke Tanah Air.
Jika nilai barang tersebut di atas 500 USD, maka Nirwala menjelaskan tarif Bea Masuk flat sebesar 10 persen, PPN 11 persen dan PPh 7,5 persen atau 10 persen sesuai jenis barang (dengan NPWP), 15 persen atau 20 persen sesuai jenis barang (jika tidak ada NPWP).
Adapun piala yang dikirim oleh Fatimah terlebih dahulu harus dikaji guna pembuktian dan pemenuhan persyaratan pembebasan Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor.
Kontributor : Armand Ilham
Berita Terkait
-
Warganet Tanya Aturan Malah Dibilang Babu, Ternyata Begini Hitungan Bea Cukai Barang Impor
-
Profil 3 Kubu yang Tolak Timnas Israel di Piala Dunia U-20 Indonesia
-
Kronologi PNS Bea Cukai Sebut Warga Babu dan Banyak Bacot
-
Segini Gaji dan Tukin Pegawai Bea Cukai yang Songong Hina Warganet Babu
-
PNS Bea Cukai Bikin Heboh, Sebut Masyarakat Indonesia Babu
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- PLTS 100 GW Diproyeksikan Serap 1,4 Juta Green Jobs, Energi Surya Jadi Mesin Ekonomi Baru
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
Pilihan
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
Terkini
-
Ketua DPRD DKI Soroti Pengangguran Tembus 6 Persen, Dinilai Picu Kriminalitas
-
Dari Bisnis Narkoba hingga Aniaya Siswa Madrasah: Sejauh Mana Reformasi Polri Bekerja?
-
PDIP Ungkap Sumber Dana MBG, Sebut Diambil dari Anggaran Pendidikan
-
Ketua YLBHI Kritik Sikap Inferior Presiden Prabowo di Hadapan Donald Trump
-
Terdampak Krisis Iklim: Bagaimana Panas Ekstrem Membuat Harga Kopi Makin Melejit?
-
Harga Pangan Jakarta Mulai Merangkak Naik di Awal Ramadan
-
KPK Periksa Mantan Wakil Bupati Pati hingga Sejumlah Kepala Desa Terkait Dugaan Pemeresan Sudewo Cs
-
Suami Dwi Sasetyaningtyas Kena Sanksi LPDP, Mahfud MD Bongkar Alasan Ngeri WNI Benci RI
-
Kemenkes Reformasi Skema PPDS, Utamakan Putra Daerah untuk Atasi Krisis Dokter Spesialis
-
Kasus Korupsi Eks Dirjen Kominfo Semuel Abrijani: Apa Alasan Jaksa Menunda Pembacaan Tuntutan?