Suara.com - Staf Ahli Kantor Staf Presiden bidang politik dan keamanan Lenis Kogoya menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/3/2023). Banyak hal dibicarakan keduanya termasuk soal masalah keamanan di Bumi Cenderawasih.
Kepada Jokowi, Lenis meminta agar urusan keamanan di Papua baiknya diserahkan ke Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tanah Papua. Hal tersebut dimintanya guna menghindari adanya potensi kekerasan yang terjadi.
"Saya minta (masalah keamanan) serahkan kepada Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tanah Papua," kata Lenis usai pertemuan.
Lenis menerangkan apabila dikendalikan oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tanah Papua, maka bukan lagi upaya kekerasan melainkan upaya pendekatan dengan marga.
Ia mencontohkan, apabila ada pimpinan TPNPB-OPM bermarga Kogoya yang tengah membuat ulah, maka perwakilan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tanah Papua dengan marga sama bisa menindaklanjutinya.
"Kalau marga Wenda, ya, Wenda cari lagi. Jadi masing-masing tanggung jawab untuk koordinasi dan baik kepada keluarga masing-masing untuk mengamankan situasi keamanan di tanah Papua," ujarnya.
Pada pertemuan itu, Lenis juga meminta Jokowi agar merealisasikan amanah Pasal 34b Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa terdapat 1 persen anggaran untuk lembaga adat di Papua.
Ia mau agar anggaran yang dimaksud bisa langsung ditransfer Pemerintah Provonsi Papua ke kabupaten untuk melancarkan penjagaan keamanan di wilayah sana.
"Dengan tujuan supaya lembaga adat itulah yang masuk keamanan wilayah adat masing-masing, menjaga kerukunan, kedamaian di tanah Papua dan dari Sabang sampai Merauke untuk menuju kedamaian di negara kita yang tercinta."
Baca Juga: Pengusaha Hotel Loyo Baca Surat Edaran Presiden Jokowi Larang Buka Puasa Bersama
Berita Terkait
-
Masyarakat Adat Papua Arahkan Dukungan untuk Prabowo di Pilpres 2024, Lenis Kogoya: Siapa Bilang Tidak Bisa?
-
Pedagang Madu Yaman di Arab Saudi Ini Beri Diskon 50 Persen bagi Jemaah Umroh yang Dukung Anies Baswedan
-
Agenda 2 Hari Presiden Jokowi di Sulawesi Selatan: Resmikan Kereta Api dan Kunjungi PT Vale
-
Temui Jokowi di Istana, PP Pemuda Muhammadiyah Klaim Tak Bicarakan Pemilu 2024
-
11 Tuntutan Pelajar & Mahasiswa Papua atas Kejahatan Kemanusiaan yang Dilakukan Aparat di Puncak Papua
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Pede Tingkat Dewa atau Cuma Sesumbar? Gaya Kepemimpinan Menkeu Baru Bikin Netizen Penasaran
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
Terkini
-
Siapa Charlie Kirk: Loyalis Donald Trump yang Tewas Ditembak saat Acara Kampus
-
Waspada Cuaca Kamis Ini! BMKG: Hujan Petir Mengintai Jakarta, Mayoritas Kota Besar Basah
-
Kompolnas di Kasus Affan Dikritisi, Alih Lakukan Pengawasan, Malah jadi Jubir dan Pengacara Polisi!
-
IPA Pesanggarahan Resmi Beroperasi, Sambungkan Layanan Air Bersih ke 45 Ribu Pelanggan Baru
-
17+8 Tuntutan Rakyat Jadi Sorotan ISI : Kekecewaaan Masyarakat Memuncak!
-
BNPB Ungkap Dampak Banjir Bali: 9 Meninggal, 2 Hilang, Ratusan Mengungsi
-
Usai Dicopot Prabowo, Benarkah Sri Mulyani Adalah Menteri Keuangan Terlama?
-
Inikah Ucapan yang Bikin Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mundur dari Senayan?
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat