Suara.com - PDIP berkukuh menolak Timnas Israel ikut berlaga dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Mereka menyoal FIFA menerapkan standar ganda, benarkah?
BAKDA iftar hari keenam puasa Ramadhan 1444 Hijriah, Presiden Joko Widodo melansir pernyataan resmi kenegaraan, setelah keikutsertaan Tim Nasional Israel dalam Piala Dunia usia 20 tahun di Indonesia menjadi polemik dan berakibat pembatalan drawing oleh FIFA.
Jokowi membantah keikutsertaan Timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia bakal mengubah sikap politik negara yang mendukung kemerdekaan Palestina.
“Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina. Karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat," kata Jokowi dalam pidato di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 28 Maret 2023.
Jokowi menegaskan, kebijakan strategis politik luar negeri Indonesia soal konflik Israel - Palestina tetap sama, yakni mengampanyekan ‘solusi dua negara’ alias two state solution.
Dengan demikian, di samping negara Israel, Indonesia juga terus ikut memperjuangkan pengakuan atas negara Palestina di komunitas global.
Tapi di lingkungan politik dalam negeri, Jokowi meminta keikutsertaan Timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia tidak dipolitisasi.
"Kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi, jangan mencampuradukkan urusan olahraga dan urusan politik.”
Akhir pekan lalu, federasi sepakbola dunia atau FIFA resmi membatalkan pengundian babak penyisihan grup Piala Dunia U20 yang seharusnya digelar di Bali, Jumat 31 Maret.
Baca Juga: BNPT Gelar Asesmen pada GBK dan Hotel Sekitarnya, Piala Dunia U-20 Tetap Digelar di Indonesia?
Anggota Executive Commite Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, Arya Sinulingga, dalam konferensi pers Minggu 26 Maret, mengatakan belum menerima surat resmi FIFA terkait pembatalan tersebut.
Tapi, dia mengakui FIFA sudah memberikan pesan jelas pembatalan pengundian itu disebabkan Gubernur Bali Wayan Koster menolak Timnas Israel datang ke daerahnya.
Koster tidak sendirian menolak kedatangan Israel. Kawan separtainya di PDIP sekaligus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga ikut menolak kesebelasan itu bermain di Stadion Manahan Solo.
Anggota Fraksi PDIP di DPR RI, Ono Surono, menegaskan politik dan olahraga merupakan dua hal yang saling terkait.
“Sama juga olahraga terkait dengan aspek lain seperti ekonomi, termasuk keamanan,” kata Surono kepada Suara.com, Selasa malam.
Penolakan PDIP atas keikutsertaan Timnas Israel juga mempunyai basis argumentasi ideologi partai.
Tag
Berita Terkait
-
BNPT Gelar Asesmen pada GBK dan Hotel Sekitarnya, Piala Dunia U-20 Tetap Digelar di Indonesia?
-
Sukses Tahan Imbang Burundi di FIFA Match Day Laga ke-2 Shin Tae-yong Puji Semangat Timnas Indonesia
-
Jokowi Utus Ketum PSSI Erick Thohir Bertemu FIFA Cari Solusi Terbaik
-
Respons Abu Janda Usai Jokowi Pidato Terkait Polemik Piala Dunia U-20: Terima Kasih Pak Telah Tetap Waras!
-
Shin Tae-yong Ingin Timnas Indonesia Hadapi Lawan yang Lebih Kuat di FIFA Matchday Juni
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya