Serang Balik Saat RDPU Transaksi Janggal Rp 349 T, Mahfud MD Telak Sebut Anggota DPR Makelar Kasus

Suara.com - Menko Polhukam Mahfud MD mengaku tidak terima dihujani interupsi saat memaparkan penjelasan mengenai transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi III DPR RI sore ini

Bermula ketika interupsi-interupsi tersebut ditengahi pimpinan rapat, Ahmad Sahroni. Sahroni meminta forum untuk sekedar mendengarkan penjelasan Mahfud.

"Berikan ruang Pak Mahfud untuk mengklarifikasi. Nanti setelah Pak Mahfud menyelesaikan, temen-temen silakan menyampaikan apa yang disampaikan Pak Mahfud," kata Sahroni pada Rabu (29/3/2023).

Mahfud pun membalasnya dengan menyindir dan menyebut anggota DPR merupakan makelar kasus. Dia juga mencontohkan sikap Anggota DPR yang memarahi Jaksa Agung ST Burhanuddin.

"Saya kira sudah begitu aja hehehe, enggak karena, sering di DPR ini aneh. Kadangkala marah-marah gitu, nggak tahunya makelar kasus dia. Marah ke Jaksa Agung. Nantinya datang ke kantor Kejagung titip kasus," ujar Mahfud.

Pimpinan Komisi III Habiburokhman lantas tidak terima atas pernyataan Mahfud itu. Dia langsung menginsterupsi.

"Pimpinan mohon dicatat," sanggah Habiburokhman.

Tak hanya Habiburokhman, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani juga menyatakan pernyataan Mahfud itu tidak relevan.

"Interupsi pimpinan. Saya kira ini tidak relevan. Interupsi," timpam Arsul.

Baca Juga: Balas Pernyataan Arsul Sani, Mahfud MD: Jangan Main Ancam, Apa Saya Dilarang Umumkan TPPU?

Dalam kesempatan itu, Habiburokhman menyebut dirinya merupakan Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Dia juga meminta Mahfud untuk melaporkan terkait adanya anggota yang terindikasi sebagai makelar kasus.

"Saya kebetulan pimpinan MKD. Saya minta Pak Mahfud apa memang benar ada data yang soal markus anggota DPR disampaikan saja sekarang," jelas Habiburokhman.

"Saya sampaikan sekarang," sebut Mahfud.

Dikeroyok DPR

Sebelumnya, Mahfud MD merasa kerap menjadi bulan-bulanan saat hadir dalam rapat dj Komisi III DPR.

Hal tersebut, ia rasakan saat hadir pada rapat dengar pendapat umum (RDPU) dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.