Suara.com - Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Nurhasan mengungkapkan tidak ada pelibatan DPRD DKI secara formal dalam perombakan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang dilakukan oleh Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Bahkan, ia menyebut Heru melalui jajarannya tak memberikan informasi apapun.
Ia sendiri mengaku kaget dengan adanya mutasi besar-besaran yang dilakukan Heru. Apalagi, salah satu mitranya di Komisi D DPRD DKI, Kepala Dinas Bina Marga DKI Hari Nugroho juga ikut dimutasi.
"Saya pribadi ya kaget juga kenapa tiba-tiba ada rotasi. Itu kan kebetulan Pak Hari Nugroho itu kan Bina marga itu kan dibawa saya. Jadi nggak ada info nggak ada ini tiba-tiba dirotasi," ujar Nurhasan saat dikonfirmasi, Rabu (29/3/2023).
Namun, ia tak mempermasalahkan rotasi pejabat yang dilakukan Heru asalkan memiliki tujuan baik demi percepatan pelaksanaan program-program strategis Ibu Kota.
"Sepanjang itu untuk kebaikan, ini kan menuju tahun politik, menuju untuk lebih baik lagi ya nggak ada salahnya menurut saya," ucapnya.
Selain itu, memang sudah menjadi kewenangan Heru untuk melakukan rotasi pada jajarannya sesuai dengan prosedur yang berlaku.
"Ya tinggal kita lihat gitu kan, kalo pertanyaannya itu wajar tidak wajar sebetulnya sah sah saja toh gitu kan. Ini kan boleh-boleh saja kan," pungkasnya.
Sebelumnya, Heru Budi merombak jajaran pejabat tinggi pratama pada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI. Terdapat sejumlah pejabat yang dicopot dan dilantik oleh Heru.
Hal ini diketahui dalam kegiatan acara pelantikan dan pengukuhan pejabat tinggi pratama di Balai Kota DKI, Selasa (21/3/2023) yang dipimpin Heru. Kendati demikian, acara ini digelar secara tertutup.
Awak media awalnya tidak diperkenankan masuk ke gedung Blok C yang di dalamnya terdapat Balai Agung tempat acara pelantikan digelar.
"Belum boleh masuk, belum ada arahan dari pimpinan. Maaf ya," ujar salah seorang pegawai Pemprov DKI.
Tak lama, awak media dibolehkan menunggu di depan pintu Balai Agung. Namun, Heru dikabarkan tidak akan memberikan keterangan atas perombakan jajaran pejabat peninggalan era eks Gubernur Anies Baswedan itu.
Keterangan kepada awak media terkait acara ini akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Joko Agus Setyono.
Selama acara pelantikan, tak terlihat adanya karangan bunga di sekitar Balai Kota seperti kegiatan pelantikan pejabat biasanya. Kendati demikian, Balai Kota diramaikan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI dari berbagai daerah.
Beberapa dari mereka diduga ingin memberikan selamat kepada pejabat yang dilantik karena terlihat membawa karangan bunga.
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional