Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menanggapi kritik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut pemerintah tidak serius memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Dia menyarankan AHY untuk membuat matriks perbandingan antara pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
"Tunjukkan perbandingan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif keseluruhan ikhtiar dan dukungan pemerintah RI terhadap bangsa Palestina di berbagai forum, baik regional maupun internasional," kata Arsul kepada wartawan, Sabtu (1/4/2023).
Jika pemerintahan SBY lebih baik dalam mendukung Palestina, lanjut dia, maka AHY bisa menilai pemerintah saat ini. Namun jika tidak, Arsul menyebut kritik tersebut hanya untuk kepentingan politik.
"Jika tidak, ini sekadar menjadikan soal Palestina ini sebagai komoditas politik untuk kepentingan elektoral saja," ujar Arsul.
Menurut dia, AHY terlalu menyederhanakan keseriusan pemerintah dalam mendukung Palestina jika hanya melihat kehadiran delegasi Indonesia pada UN General Assembly.
"Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemlu RI kan bekerja juga melalui banyak forum baik bilateral, regional, maupun internasional dalam soal bersikap dengan Palestina atau kesewenang-wenangan Israel terhadap bangsa Palestina," tuturnya.
Sebelumnya, AHY menyebut pemerintah tidak serius mendukung kemerdekaan Palestina. Sebab, kata AHY, keikutsertaan Indonesia di sejumlah forum internasional sangat minim.
Contohnya ialah Sidang Umum PBB atau UN's General Assembly (GA). AHY menyebut Indonesia hanya satu kali menghadiri sidang tersebut secara daring.
Baca Juga: Menakar Tokoh Nahdliyin untuk Cawapres Anies: Pilih Khofifah Terlalu Nekat, AHY Jadi Pilihan Akhir?
"Sekali lewat zoom ketika pandemi, selebihnya ya tidak datang. Padahal itu adalah forum yang baik untuk menyuarakan isu-isu dunia tadi," kata AHY, Kamis (30/3/2023).
Berita Terkait
-
Komentari Kisruh Piala Dunia U-20, AHY Nilai Sepak Bola Bukan Forum untuk Bela Palestina
-
Piala Dunia U-20 Batal Dilaksanakan, AHY Sebut Dunia Sepak Bola Tidak Usah Dicampuri dengan Urusan Politik
-
AHY: Kalau PSSI Dijadikan Alat Politik, Sepak Bola Kita Tak akan Benar!
-
AHY Sebut Negara Tak Konsisten karena Perbedaan Pandangan Kepala Daerah dan Presiden: Buat Malu di Mata Dunia
-
Gagal Jadi Tuan Rumah Pildun U-20, AHY Sindir Ramainya Penolakan Timnas Israel: Kemana Saja Selama Ini?
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 7 Rekomendasi Sunscreen Mengandung Alpha Arbutin untuk Hilangkan Flek Hitam di Usia 40 Tahun
- 7 Pilihan Parfum HMNS Terbaik yang Wanginya Meninggalkan Jejak dan Awet
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
-
Tukin Anak Buah Bahlil Naik 100 Persen, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tahu!
-
Menkeu Purbaya Mau Tangkap Pelaku Bisnis Thrifting
Terkini
-
Telan Kerugian Rp1,7 Miliar, Kebakaran Gudang Dekorasi Pesta di Jaktim karena Apa?
-
Divonis 4 Tahun dan denda Rp1 Miliar, Nikita Mirzani Keberatan: Ini Belum Berakhir!
-
Bejat! Pemuda Mabuk di Tasikmalaya Tega Cabuli Nenek 85 Tahun yang Tinggal Sendiri
-
Ketua DPP PDIP: Soeharto 'Pembunuh Jutaan Rakyat' Tak Pantas Jadi Pahlawan!
-
Heboh Undi Doorprize di Acara Mancing Gratis, Tupoksi Gibran Disorot: Wapres Rasa Lurah
-
Menteri P2MI: WNI yang Bekerja di Kamboja Akan Dipulangkan Bertahap
-
'Logikanya dari Mana?' DPR Pertanyakan Nasib Aktivis '98 Jika Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
-
Jejak Penembakan Pengacara di Tanah Abang, Polisi Temukan Puluhan Sajam dan Senapan Angin!
-
Bukan Dendam, Penembakan Pengacara di Tanah Abang Ternyata Dipicu Bentrokan Dua Kelompok
-
Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Surabaya, KPK Periksa Haji Mamad soal Dugaan Fee Pejabat