Suara.com - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan bahwa pihaknya enggan lagi dikaitkan dengan eks ketua umum partainya yakni Anas Urbaningrum. Menurutnya, Anas cuma bagian dari masa lalu Demokrat.
Hal itu disampaikan oleh Herzaky menanggapi soal Anas Urbaningrum yang akan menghirup udara bebas dari Lapas Sukamiskin, pada 10 April 2023 mendatang.
"Ini kan bukan bagian dari kami lagi ya, gitu. Kalau dari kami jelas, kami bersyukur bahwa kami punya pelajaran pahit, di masa lalu yang membuat kami jauh lebih kuat dan bagian-bagian kelompok-kelompok yang membuat rusak partai ini di masa lalu itu tidak ada lagi di partai ini. Sudah bersih-bersih," kata Herzaky ditemui di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (3/4/2023).
Herzaky memastikan pihaknya tak khawatir jika Anas setelah bebas akan buka-bukaan mengancam Demokrat. Justru menurutnya, perbuatan Anas dan teman-temannya telah merusak partai.
"Buka saja. Itu malah kita tunggu. Silakan buka-bukaan. Dia kan masalahnya di KPK. Yang nangkap dia kan KPK bukan Demokrat," tuturnya.
"Yang rugi itu Demokrat lho. Karena perbuatan mereka dan gangnya itu merusak Demokrat di saat sedang tinggi-tingginya elektabilitas tidak mudah untuk recovery," sambungnya.
Beruntung, kata dia, kala itu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhasil memulihkan kondisi partai. Terlebih di era Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dianggap bisa lebih baik lagi.
"Alhamdulillah di era mas AHY kita bisa recovery. Pak SBY bisa menahan penurunannya, tapi di era mas AHY bisa kembali meningkatkan. Bisa konsolidasi, ada konsolidasi, ada kaderisasi. Hasil apa? Demokrat ini generasi baru," tuturnya.
Untuk itu, ia mengaku bingung jika masih ada pihak yang mengkait-kaitkan Amas dengan Demokrat.
Baca Juga: Jejak Korupsi Proyek Hambalang, Pesta Duit Haram Sejumlah Kader Partai Demokrat
"Jadi kalau misalnya ada yang mengait-kaitkan dengan kami bingung juga sebenrmya gitu mungkin nggak ada yang membahas dia kali ya. Kalau misalnya tidak dikaitkan dengan kami, beliau di PKN silakan saja berjuang masing-masing kami nggak pernah memang masyarakat menilai PKN bagus silahkan ya kami sih Demokrat meras tidak ada hubungannya sama sekali," pungkasnya.
Berita Terkait
-
DPC Partai Demokrat KBB Optimis PK yang Diajukan Moeldoko Ditolak MA
-
Jejak Korupsi Proyek Hambalang, Pesta Duit Haram Sejumlah Kader Partai Demokrat
-
Moeldoko Kembali Dituding Ingin Kudeta Demokrat Lewat PK, AHY Curiga: Tujuannya Gagalkan Anies Capres, Bubarkan Koalisi
-
Babak Baru Upaya Kudeta Partai Demokrat: Kubu Moeldoko Ajukan PK, AHY Siap Melawan
-
Anas Urbaningrum Bakal Langsung Pidato Usai Bebas dari Penjara
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD