Suara.com - Menko Polhukam sekaligus Ketua Komite TPPU Mahfud MD menegaskan tidak ada perbedaan data ihwal transaksi mencurigakan Rp 349 triliun, antara yang dipaparkan oleh Mahfud dengan data milik Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Tidak ada perbedaan data karena berasal dari sumber yang sama," kata Mahfud dalam rapat di Komisi III DPR RI, Selasa (11/4/2023).
Mahfud mengatakan kedua data itu hanya terlihat beda lantaran bentuk penyajiannnya yang tidak sama. Padahal data tersebut sama.
"Terlihat beda karena penyajian datanya beda. Dengan total nilai transaksi agregat mencapai lebih Rp 349 triliun itu sama Kemenkeu dan Kemenpolhukam," kata Mahfud.
Mahfud berujar ia turut cantumkan semua LHA dan LHP yang melibatkan pegawai Kemenkeu baik yang dikirim ke Kemenkeu maupun ke aparat penegak hukum.
"Sedangkan Kemenkeu hanya cantumkan LHA, LHP yang diterima dan tidak cantumkan LHA, LHP yang dikirim ke aparat penegak hukum terkait Kemenkeu. Jadi datanya sama cuma yang ke aparat penegak hukum, Menkeu tidak cantumkan," kata Mahfud.
Hal senada ditegaskan Sri Mulyani. Ia menyatakan di dalam rapat Komisi III, tidak ada perbedaan data.
"Secara awal tadi telah ditegaskan oleh Pak Menko, slide kami, tidak ada perbedaan data antara Menkopolhukam dengan Menteri Keuangan terkait transaksi agregat sebesar Rp 349 triliun. Transaksi agregat yang Rp 349 triliun ini artinya ada transaksi yang bersifat debit, kredit, keluar, masuk yang mungkin kalau di dalam proses untuk melihat akuntansinya disebut sebagai double triple counting," tutur Sri Mulyani.
Baca Juga: Komisi III DPR Usul Satgas Bentukan Komite TPPU Jajaki Kerja Sama dengan KPK dan Kejaksaan
Tag
Berita Terkait
-
Komisi III DPR Usul Satgas Bentukan Komite TPPU Jajaki Kerja Sama dengan KPK dan Kejaksaan
-
Mahfud MD Tegaskan Komite TPPU Bakal Bentuk Satgas, Gandeng Bareskrim hingga BIN
-
Putusan Tunda Pemilu PN Jakpus Ditolak PT DKI Jakarta, Mahfud MD Beri Selamat ke KPU dan Tegaskan Pemilu Sesuai Jadwal
-
Mahfud MD dan Sri Mulyani Penuhi Undangan Rapat Bahas Transaksi Rp 349 Triliun di Komisi III
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- 7 Sunscreen Flek Hitam untuk Usia 50 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
Terkini
-
Lantik ASN di Desa Terpencil, KDM Ingatkan Tugas Melayani Masyarakat hingga Pelosok
-
Kemensos Terima Hibah Lahan 6,3 Hektare untuk Pembangunan Sekolah Rakyat di Tangerang
-
KPK Sita Toko, Salon, Hingga Rumah Milik Bupati Nonaktif Pekalongan Fadia Arafiq
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Wamendagri Dorong Penguatan Kerja Sama Daerah untuk Antisipasi Karhutla saat El Nino 20262027
-
Tito Sebut Pemulihan Pascabencana di Sumatera Makin Progresif, Infrastruktur Permanen Dipercepat
-
Fantastis! Libur Sekolah Bikin Negara Hemat Rp3,4 Triliun dari Program Makan Bergizi Gratis
-
Lawan Putusan Pengadilan Militer! 4 Prajurit BAIS Penyiram Air Keras Andrie Yunus Ajukan Banding
-
Dana Pemulihan Mulai Tersalurkan, Satgas PRR Dorong K/L dan Pemda Percepat Aksi
-
Dengar Curhatan Korban, DPR Minta Polisi Pertimbangkan Istri Bos Hanania Travel Jadi Tersangka