5 Fakta OTT Pejabat Balai Perkeretaapian Jawa Tengah, KPK Sita Mata Uang Asing

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada lembaga pemerintahan. Kali ini, dugaan korupsi proyek rel kereta api Tegal membuat pimpinan serta jajaran Balai Perkeretaapian DJKA Jawa Tengah harus diboyong ke Jakarta demi penyelidikan lebih lanjut.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Pemberitaan KPK, Ali Fikri yang mengungkap berbagai pihak yang terkena OTT ini telah diboyong ke Jakarta untuk dilakukannya pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada hari ini, Rabu (12/4/2023). 

"Iya betul ada OTT untuk proyek kereta Tegal. KPK akan segera menentukan sikap dalam waktu 1 x 24 jam. Kita juga akan bawa (para pimpinan) dari Semarang ke Jakarta malam ini" ungkap Ali Fikri saat ditemui wartawan pada Selasa, (11/04/2023) kemarin.

Ali mengungkapkan beberapa hal lain yang menjadi poin penting dari latar belakang OTT ini. Simak inilah 5 fakta OTT DJKA Jawa Tengah selengkapnya.

1. Tangkap para pimpinan dan jajarannya

Ali mengungkapkan bahwa pihak KPK menangkap beberapa pejabat DJKA, termasuk Kepala Balai Perkeretaapian DJKA Jawa Tengah guna mendalami kasus dugaan suap tender dari proyek rel kereta api Tegal ini.

"Ada beberapa orang yang ditangkap, di antaranya ada Kepala Balai DJKA Jateng, pejabat pembuat komitmen atau PPK proyek pekerjaan perkeretaapian dan pihak swasta yang menang tender," ungkap Ali.

Diketahui, 3 pegawai DJKA yang menjabat sebagai Bendahara Perkeretaapian Jawa Tengah ikut diboyong ke Jakarta.

2. Barang bukti sejumlah uang dengan mata uang asing

Baca Juga: Ini Proyek yang Buat Pegawai Kemenhub Kena OTT KPK

Dari OTT tersebut, pihak KPK mengamankan beberapa barang bukti, termasuk mata uang asing. Diperkirakan, uang tersebut mencapai nilai ratusan juta rupiah secara tunai.

"Dari OTT tersebut, KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang. Uang yang diamankan oleh KPK dalam bentuk rupiah dan mata uang asing," lanjut Ali.

3. Pihak Kemenhub buka suara

OTT yang dilakukan KPK di lembaga naungan Kementerian Perhubungan ini pun mendapat perhatian banyak pihak, termasuk pihak Kemenhub sendiri. Melalui juru bicaranya, pihak Kemenhub mengaku siap bekerja sama dengan KPK demi memberantas kasus korupsi yang mungkin terjadi di tubuh Kemenhub.

"Kementerian Perhubungan sangat mendukung berbagai upaya untuk memberantas korupsi. Kami juga siap bekerjasama dengan pihak yang berwenang," ungkap Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati lewat keterangan tertulisnya pada Selasa, (11/04/2023) kemarin.

4. KPK akan segera umumkan hasil OTT