Suara.com - Dua kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bulan Ramadan ini. Mereka adalah Bupati Meranti Muhammad Adil dan Wali Kota Bandung Yana Mulyana terkait dugaan suap.
Diketahui Muhammad Adil terjaring OTT KPK pada Kamis (6/4/2023) sedangkan Yana Mulyana ditangkap pada Jumat (14/4/2023) kemarin. Simak penjelasan tentang kepala daerah yang terjaring OTT KPK menjelang Lebaran 2023 berikut ini.
1. Bupati Meranti
Bupati Meranti Muhammad Adil ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi oleh KPK. Dia ditetapkan tersangka terkait 3 kasus, yakni dugaan korupsi pemotongan anggaran, gratifikasi jasa travel umrah, dan suap pemeriksa keuangan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Muhammad Adil kini berstatus bupati nonaktif.
Sementara itu, kabar terbaru menyebut Muhammad Adil menggadaikan tanah dan bangunan kantor bupati kepada Bank Riau Kepri (BRK) Syariah sebesar Rp 100 miliar. Kantor itu baru diketahui digadaikan setelah Muhammad Adil ditangkap KPK.
Namun, dana hasil gadai kantor bupati itu baru cair Rp50 miliar. Bukan hanya kantor, Muhammad Adil juga menggadaikan mes dinas PUPR ke bank. Dana dari gadai itu disebut-sebut akan digunakan Muhammad Adil untuk membangun infrastruktur.
Muhammad Adil ditetapkan sebagai tersangka bersama Fitria Nengsih dan M. Fahmi Aressa. Fitria merupakan Kepala BPKAD Pemkab Meranti yang disebut-sebut juga punya hubungan dengan Adil sedangkan Fahmi adalah Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Riau.
2. Wali Kota Bandung
Yana Mulyana terjaring OTT KPK pada Jumat (14/4/2023) bersama beberapa orang lainnya terkait dugaan suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia jaringan internet di wilayah Kota Bandung. Ada 9 orang yang ditangkap KPK termasuk Yana Mulyana.
Baca Juga: Wali Kota Bandung Yana Mulyana Kena OTT KPK Terkait Pengadaan CCTV
Yana Mulyana diduga menerima suap terkait program Bandung Smart City yang membuatnya ditangkap KPK. Diduga Yana menerima uang berjumlah miliaran rupiah. Walau begitu ketika OTT ditemukan bukti awal ratusan juta rupiah yang diperkirakan akan terus bertambah.
Kekinian Wali Kota Bandung itu tengah diperiksa secara intensif terkait dugaan suap tersebut. KPK akan segera menentukan sikap 1 x 24 jam setelah penangkapan Yana Mulyana.
Kontributor : Trias Rohmadoni
Berita Terkait
-
Wali Kota Bandung Yana Mulyana Kena OTT KPK Terkait Pengadaan CCTV
-
Partai Gerindra Serahkan Nasib Wali Kota Bandung Yana Mulyana ke KPK
-
Walikota Yana Mulyana Diciduk KPK, Ini Ungkapan Hati Teddy Rusmawan Ketua DPRD Kota Bandung
-
Wali Kota Bandung Yana Mulayana Kena OTT KPK, Partai Gerindra: Dia Kader Tapi Lama Tak Koordinasi
-
Wali Kota Bandung Yana Mulyana Terjaring OTT KPK, Para Kadis dan Camat Langsung Gelar Rapat Darurat
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Suzuki Ignis Berapa cc? Harga Bekas Makin Cucok, Intip Spesifikasi dan Pajak Tahunannya
- STY Siap Kembali, PSSI: Tak Mudah Cari Pelatih yang Cocok untuk Timnas Indonesia
Pilihan
-
Indonesia Ngebut Kejar Tarif Nol Persen dari AS, Bidik Kelapa Sawit Hingga Karet!
-
Prabowo Turun Gunung Bereskan Polemik Utang Whoosh
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
-
Barcelona Bakal Kirim Orang Pantau Laga Timnas Indonesia di Piala Dunia U-172025
-
Menkeu Purbaya Pamer Topi '8%' Sambil Lempar Bola Panas: Target Presiden, Bukan Saya!
Terkini
-
Soal Usulan Anggota DPR RI Non-Aktif Dipecat, Koordinator MPP Buka Suara
-
BNI Perkuat Inklusi Keuangan dan Transaksi Digital Lewat FinExpo 2025
-
Prabowo Ungkap Kartel Narkoba Kini Pakai Kapal Selam, Minta Polisi Jadi 'Mata dan Telinga Rakyat'
-
Warga Karangasem Demak Senyum Bahagia Menyambut Terang Baru di HLN ke-80
-
Tangan Diikat saat Dilimpahkan ke Kejaksaan, Delpedro: Semakin Ditekan, Semakin Melawan!
-
Prabowo: Saya Nonton Podcast Tiap Malam, Masa Saya Dibilang Otoriter?
-
Koalisi Sipil Tolak Soeharto Dapat Gelar Pahlawan, Sebut Pemerintah Abaikan Korban Pelanggaran HAM
-
Kontroversi Utang Whoosh: Projo Dorong Lanjut ke Surabaya, Ungkit Ekonomi Jawa 3 Kali Lipat
-
Prabowo Dukung Penuh Polri Tanam Jagung: Langkah Berani Lawan Krisis atau Salah Fokus?
-
Skandal Suap Vonis Lepas CPO: Panitera Dituntut 12 Tahun, Ungkap Peran Penghubung Rp60 Miliar!