Suara.com - Yana Mulyana menjadi Wali Kota Bandung kedua sepanjang sejarah yang pernah terjerat kasus korupsi. Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melancarkan operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (14/4/2023).
Yana menjadi satu dari segelintir pejabat yang kedapatan korupsi. Sang Wali Kota Bandung tersebut ditangkap terkait dugaan kasus suap pengadaan CCTV dan jasa penyediaan internet, sebagaimana yang diungkap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Sabtu (15/4/2023).
Pengadaan beberapa perangkat elektronik tersebut terkait dengan program Bandung Smart City.
Terjerumusnya Yana dalam pusaran kasus korupsi menjadi sinyal bahwa Kota Bandung memiliki nasib nelangsa dijadikan 'ladang korupsi' bagi para pemangku kepentingan di lingkup pemerintah daerah.
Sebelum Yana, ada sosok Wali Kota Bandung yang juga pernah kedapatan melakukan kasus korupsi.
Dada Rosada - Wali Kota Bandung periode 2003-2013
Dada Rosada yang menjabat sebagai Wali Kota Bandung selama sepuluh tahun tersebut ternyata menyisakan jejak kelam bagi masyarakat Bandung.
Dada ternyata kedapatan menerima suap dari hakim Setyabudi Tedjochono hingga ditetapkan menjadi tersangka pada 1 Juli 2013 silam.
Tak tanggung-tanggung, korupsi yang dilakukan Dada berskala besar lantaran juga melibatkan Sekretaris Daerah-nya, Edi Siswandi.
Baca Juga: Dua Kader Parpol Ini Kena OTT KPK di Bulan Ramadhan, Terjerat Kasus Korupsi
Tak cukup di situ, Dada Rosada menjadi tersangka atas dugaan kasus korupsi Dana Bantuan Sosial Pemkot Bandung pada tahun yang sama di bulan Agustus.
Berkat ulahnya, Dada divonis 10 tahun penjara oleh hakim dan pindah berkala dari satu penjara ke penjara lainnya. Ia sempat ditahan KPK di Rutan Cipinang hingga akhirnya mendekam di Lapas Sukamisikin, tempat para koruptor diganjar atas perbuatan mereka.
Ternyata, Dada hanya menempuh masa tahanan selama 9 tahun lantaran diberikan beberapa remisi antara lain remisi kemerdekaan, remisi umum dan remisi dasawarsa.
Dada akhirnya dapat menghirup udara bebas pada 26 Agustus 2022 setelah beberapa kali melawan Covid-19 semasa tahanannya di masa pandemi.
Kasus Yana Mulyana turut menjaring pejabat Kota Bandung lainnya
Seperti halnya dengan Dada, dugaan kasus korupsi Yana Mulyana turut melibatkan banyak pemangku kepentingan di pemerintahan Kota Bandung.
Berita Terkait
-
Wali Kota Bandung Terjaring OTT KPK, Ridwan Kamil Turun Gunung Lakukan Ini
-
Dua Kader Parpol Ini Kena OTT KPK di Bulan Ramadhan, Terjerat Kasus Korupsi
-
Firli Bahuri Sebut OTT Wali Kota Bandung Yana Mulyana Bentuk Eksistensi KPK
-
Yana Mulyana Kena OTT KPK, Ridwan Kamil Angkat Ema Sumarna Jadi Plh Wali Kota Bandung
-
Jejak Jahat Bupati Meranti: Gadai Kantor Sendiri dan Mes Dinas PUPR ke Bank
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana