Suara.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyoroti dugaan kehilangan barang bukti BBM ilegal, yang sebelumnya disita oleh Ditreskrimsus Polda Kalimantan Utara.
Sebanyak 28.068 liter solar dan 54.254 pertalite tersebut sebelumnya diamankan di Pelabuhan VIP Tanjung Selor, Kalimantan Utara.
Komisioner Kompolnas, Poengky Indarty menyebut, hilangnya puluhan ton barang bukti berupa solar ini tidak bisa ditoleril. Pihak-pihak terkait harus bertanggung jawab atas kehilangan tersebut.
"Sungguh memalukan jika benar ada barang bukti BBM hilang. Penyidik harus bertanggung jawab terhadap hilangnya barang bukti tersebut," kata Poengky, saat dikonfirmasi, Senin (17/4/2023).
Hilangnya barang bukti sebanyak 22 ton solar ini menjadi tanda tanya besar. Bagaimana mungkin, pihak Kepolisian bisa lengah dalam pengawasan barang bukti.
Poengky meminta, Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri turun tangan melakukan audit dalam perkara ini.
Jika nantinya ditemukan ada keterlibatan oknum Polri yang bermain, maka perlu diberikan sanksi tegas.
"Jika benar ada keterlibatan anggota Polri, maka yang bersangkutan harus diproses pidana dan dipecat dari Polri," jelasnya.
Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Kaltara mengungkap kasus BBM Ilegal jenis solar dan pertalite pada April 2022 lalu di Nunukan, Kalimantan Utara.
Baca Juga: Rekam Jejak Benny Mamoto, Ketua Kompolnas Disentil Teddy Minahasa Soal 'Buy 1 Get 1'
Dalam penyimpanannya, ada sejumlah jumlah solar yang diamankan alami penyusutan.
Hal itu terungkap usai Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan (BB-BR) Kejari Nunukan, Hartanto melakukan pengecekan sebelum pengiriman tahap ke-II.
Saat itu, Polda Kaltara mengungkap 28.068 liter solar dan 54.254 liter pertalite. Namun saat melakukan penghitungan kembali, solar barang bukti tersebut menyusut sebanyak 22 ton.
Kapolda Kaltara, Irjen Daniel Adityajaya pernah meminta Kabid Propam Kombes Pol Teguh Triwantoro untuk melakukan pemeriksaan terhadap hilangnya BBM ilegal tersebut. Namun hal itu diabaikan hingga akhirnya Kombes Pol Teguh Triwantoro dicopot dari jabatannya.
Berita Terkait
-
BBM Non-Subsidi Naik, Harga Pertamax Kini Tembus Rp16.250 per Liter
-
Perhatian! Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250/Liter
-
Saling Sikut DPR vs Pemerintah Soal Komposisi Anggota Kompolnas di Draf RUU Polri
-
Kompolnas Nilai Sanksi Saat Ini Belum Bikin Jera Polisi Terlibat Narkoba
-
Berubah per 1 Juni! Intip Rincian Harga Terbaru BBM Pertamina yang Resmi Turun Harga
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!