Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera memberikan respons atas adanya dugaan intimidasi yang dilakukan pejabat di Lampung terhadap orang tua TikTokers Bima Yudho Saputro.
Dugaan intimidasi tersebut datang usai Bima menyampaikan kritiknya atas kondisi jalan di Provinsi Lampung yang rusak. Menurut Mardani, jika nanti ditemukan bukti adanya intimidasi, maka pejabat yang melakukan hal tersebut perlu mendapatkan teguran.
"Kemendagri perlu melihat responnya Pemda atau aparat lokal. Jika ada unsur intimidasi perlu ditegur dan diluruskan," kata Mardani dikutip melalui keterangannya di website resmi Fraksi PKS DPR RI, Selasa (18/4/2023).
Mardani menyebut bahwa kebebasan berpendapat merupakan bagian penying bahkan sudah menjadi pilar demokrasi. Sebagai pemimpin seharusnya tidak anti terhadap kritik.
"Kebebasan berpendapat pilar demokrasi. Walau pahit kritiknya berdasarkan fakta. Pemimpin yang baik mestinya tidak anti apalagi memusuhi kritik," tuturnya.
Sebelumnya, TikToker Bima Yudho Saputro sudah dilaporkan ke Polda Lampung atas video viralnya yang mengkritisi kinerja Pemerintah Provinsi Lampung. Tidak itu saja, keluarganya juga diisukan mendapat intimidari dari sejumlah pihak.
Menanggapi hal itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung membantah adanya intimidasi terhadap Bima Yudho Saputro. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto.
"Bila ada masukan atas kinerja tentu kami terima dan jadi bahan evaluasi. Begitu juga dengan yang viral di media sosial saat ini," kata Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, seperti dikutip dari Antara, Senin (17/4/2023).
Ia juga menyatakan bahwa pemberitaan mengenai kedatangan bupati dan beberapa pihak ke rumah keluarga Bima Yudho sebagai bentuk sapaan.
Baca Juga: Kritikan TikToker Viral, Gubernur Lampung Minta Jalan yang Dibuat Berkualitas dan Lahan Lama
Fahrizal menambahkan silaturahmi perangkat pemerintah kepada warga merupakan hal wajar dan itu sebuah tindakan untuk memastikan bahwa Bima Yudho adalah warga Lampung.
"Aspirasi masyarakat perlu diterima, tidak ada konteks macam-macam. Adapin pelaporan ke polisi tidak ada kaitan dengan pemerintah provinsi," tegasnya.
Seperti diketahui, dalam video TikTok yang menghebohkan tersebut, Bima Yudho mengkritisi kondisi infrastruktur di Provinsi Lampung dan banyak proyek pemerintah yang mangkrak.
Bima Yudho juga mengucapkan narasi bahwa Lampung "Dajjal". "Gue berasal dari provinsi yang atu ini, Dajjal", ucap Bima.
Dikutip dari Suara.com, Senin (17/4/2023), pelaporan terhadap Bima Yudho dilakukan oleh seorang pengacara atas nama Ginda Ansyori. Alasannya, ia sebagai putra daerah Lampung keberatan dengan video narasi negatif yang disebar di media sosial.
Berita Terkait
-
Laporkan Bima ke Polisi, Gindha Ansori: Bukan karena Kritik Jalan Rusak tapi karena Sebutan Dajjal
-
Bela Bima, Nikita Mirzani Tantang Gubernur Lampung Arinal Djunaidi: Kalo Nggak Punya Aib Perang Sama Saya Aja
-
Kritikan TikToker Viral, Gubernur Lampung Minta Jalan yang Dibuat Berkualitas dan Lahan Lama
-
Video Ibu Melahirkan Harus Ditandu Sejauh 4 Kilometer Lewati Jalan Tanah Liat, Bukan di Lampung tapi di Sukabumi
-
Diajak Diskusi Masalah Jalan Rusak di Lampung, Gibran Beri Jawaban Kocak: Saya Ada Acara Lain, Mau Cari Takjil
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian