PDIP Minta Pemerintah Jokowi Beri Cap Separatis Ke TPNPB-OPM, Ini Alasannya

Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merekomendasikan pemerintah untuk memberi cap kelompok kriminal bersenjata atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) sebagai separatis agar negara bisa bergerak serius menanggulangi kekerasan di Papua.

"Mereka adalah gerakan separatisme yang seharusnya negara kemudian jauh lebih serius menggunakan seluruh instrumen negara," ujar Hasto kepada wartawan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (19/4/2023).

Bagi Hasto, upaya menanggulangi kekerasan di Papua secara serius menjadi hak Indonesia karena Bumi Cenderawasih sudah menjadi bagian tak terpisahkan Indonesia.

"Integrasi Papua ke Indonesia sudah sifat yang final dan tidak boleh ada negara mana pun dan pihak mana pun yang mengganggu kedaulatan kita," ucapnya.

Di luar itu, tutur Hasto, PDIP percaya bahwa Presiden Jokowi akan memimpin dan memberikan instruksi yang sangat khusus untuk melawan berbagai bentuk gerakan melawan kedaulatan negara.

"Kami meyakini Presiden Jokowi bersama dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan seluruh kepala staf, serta seluruh komponen bangsa, akan lebih serius menangani keamanan di Papua," ucap Hasto.

Meskipun PDIP akan memberikan dukungan, pemerintah tetap harus memperhatikan berbagai variabel.

"Ada domestik, ada internasional, sehingga tentu saja kami serahkan dan kami percaya Bapak Presiden Jokowi akan mengambil suatu direction yang tepat atas persoalan itu," kata dia.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan operasi di Papua menjadi siaga tempur menyusul tewasnya Pratu Miftahul.

Baca Juga: Empat Prajurit TNI Belum Ditemukan, Panglima Yudo: Mereka Sedang Bertahan Karena Berada di Markas TPNPB-OPM

"Tentunya dengan kondisi seperti ini, khususnya di daerah tertentu, kita ubah jadi operasi siaga tempur," kata Yudo di Lanud Yohanis Kapiyau, Timika, Papua, Selasa (18/4).

Diketahui, prajurit TNI dari Satgas Yonif R 321/GT Pratu Miftahul Arifin meninggal dunia usai diserang kelompok OPM di wilayah Mugi-Mam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu (15/4).

Saat itu, satgas tengah berupaya menyelamatkan pilot Susi Air Kapten Philips Mehrtens yang disandera KKB sejak awal Februari lalu.

Pratu Miftahul dilaporkan terjatuh ke jurang dengan kedalaman sekitar 15 meter. Kemudian, ketika Pratu Arifin sedang dievakuasi, tiba-tiba kelompok OPM kembali menembak personel TNI lainnya. (Sumber: Antara)