Suara.com - Hasil survei terbaru dari Poltracking Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin pada periode April 2023 mencapai 74,7 persen.
"Tingkat kepuasan publik Indonesia terhadap kinerja pemerintah Joko Widodo dengan Ma'ruf Amin ini juga cukup tinggi. Angkanya 74,7 persen," ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda A.R. di Jakarta, Jumat (28/4/2023).
Apabila dibandingkan dengan survei sebelumnya, kata dia, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah mengalami kenaikan. Pasalnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah pada bulan Februari 2023 mencapai 71,7 persen dan 71,8 persen pada bulan Maret 2023.
"Jadi, memang beberapa lembaga ada yang sampai 76 persen, bahkan 78 persen kalau tidak salah. Akan tetapi, kisarannya rata-rata di atas 70 persen," katanya.
Sementara itu, tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sekitar 75,5 persen pada bulan April 2023. Menurut Hanta, angka ini terhitung tinggi ketimbang periode sebelumnya.
"Kalau kami bandingkan Februari, Maret dan April ini stabil. Tingkat kepercayaan kepada pemerintahan itu 74,2 persen pada bulan Februari, Maret itu 74,4 persen dan April 75,5 persen," kata Hanta.
Adapun beberapa alasan yang membuat masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintah, seperti bantuan pemerintah yang tepat sasaran, pembangunan atau infrastruktur merata, harga kebutuhan pokok stabil, hingga jaminan layanan kesehatan.
Meski begitu, masih ada masyarakat yang merasa kurang puas dengan kinerja pemerintah akibat bantuan yang tidak tepat sasaran, harga kebutuhan pokok mahal, ancaman terhadap kebebasan berpendapat, hingga kenaikan harga BBM.
Ia memerinci tingkat kepuasan atas kinerja pemerintah di bidang kesehatan sekitar 75,6 persen, pendidikan 74,7 persen, pertahanan dan keamanan 72,5 persen, sosial dan budaya 71,8 persen. Pada bidang politik dan stabilitas nasional sekitar 71,2 persen, penegakan hukum 64,2 persen, dan ekonomi 62,8 persen.
Baca Juga: Prabowo Puncaki Survei Capres Versi Poltracking
"Ini perbandingan bidang-bidang kepuasan terhadap kinerja pemerintah, tertinggi di kesehatan, pendidikan, pertahanan, sosial dan budaya, serta stabilitas nasional di atas 70 persen. Di bawah 70 persen adalah penegakan hukum dan ekonomi," ucapnya.
Tidak hanya itu, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf juga dinilai berhasil menangani sejumlah permasalahan, seperti pembangunan infrastruktur dan jembatan, pelayanan kesehatan yang terjangkau, menjaga kerukunan antarumat beragama, pendidikan yang terjangkau, mengatasi masalah listrik yang sering padam, pembangunan pariwisata, pelayanan publik administratif, pertanian dan perkebunan, hingga kelautan.
Responden juga diajukan pertanyaan berupa "apa yang membuat bapak/ibu/saudara menilai positif/baik terhadap kinerja Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin?"
Sebanyak 18,6 persen mengatakan bahwa pembangunan proyek nasional di daerah, kunjungan kerja presiden/wakil presiden ke daerah 16,4 persen, pemasangan baliho presiden berisi sosialisasi program 13,2 persen, hingga program bantuan pemerintah merata 12,8 persen.
Ada berbagai macam program yang dihasilkan selama pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Namun, masyarakat paling merasakan adanya bantuan langsung tunai yang mencapai 25,1 persen, Kartu Indonesia Sehat 20,9 persen, Kartu Indonesia Pintar 9,9 persen, kartu prakerja 9,2 persen, pembangunan jalan tol 4,6 persen, pembagian sertifikat tanah 3,3 persen, realisasi dana desa 2,7 persen, hingga penanganan pandemi COVID-19 sekitar 2,2 persen.
Survei Poltracking Indonesia pada tanggal 9 hingga 15 April 2023 dengan melibatkan 1.220 responden terpilih pada bulan Februari, Maret, dan April 2023 untuk dilakukan wawancara tatap muka langsung. Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan margin of error + 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. [Antara]
Berita Terkait
-
Survei Cyrus: 65,4 Persen Publik Dukung MBG
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Survei Poltracking: Prabowo Unggul di Top of Mind Capres 2029, Dedi Mulyadi dan Anies Menyusul
-
Kepuasan Publik ke Prabowo-Gibran Tembus 74,1 Persen, Program MBG Jadi Faktor Utama
-
Survei Poltracking: Kepuasan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran Tetap Tinggi di Tengah Tekanan Global
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
Terkini
-
Tim Advokasi Minta MK Batalkan Pasal Kontroversial UU TNI, Soroti Ruang Sipil dan Impunitas
-
Cueki Permintaan Trump, Presiden Lebanon Ogah Bicara dengan Benjamin Netanyahu
-
Gelar KWP Awards 2026, Ariawan: Pers dan Parlemen Wajib Kolaborasi untuk Negara
-
Mengenal Piramida Budaya Perkosaan: Dari Obrolan Digital hingga Kekerasan Nyata
-
Pentagon Panaskan Mesin Perang, Negosiasi AS-Iran Terancam Kolaps
-
Perdokjasi Dorong Prodi S2 Kedokteran Asuransi Pertama di Indonesia, Target Berdiri 2028
-
Insiden Panipahan Jadi 'Wake-Up Call', Kapolda Riau Deklarasi Perang Total Lawan Narkoba
-
Unggah Foto AI Dipeluk Yesus, Donald Trump Ingin Dianggap sebagai Mesias
-
Nyatakan Netral, PSI Siap Mediasi Sahat-JK
-
Resmi, UBL Pecat Dosen Terduga Pelaku Pelecehan Mahasiswi