Suara.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar program kemaslahatan bertajuk Balik Kerja Bareng BPKH untuk memulangkan pemudik tiga kota, yakni Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya ke Jabodetabek pada 29-30 April 2023.
Para pemudik ini dijamin tak membawa pendatang baru ke ibu kota.
Sebab, sebagai syarat mengikuti program ini, peserta wajib menunjukkan kartu karyawan/karyawati/pekerja atau identitas lain yang dapat membuktikan memiliki pekerjaan atau usaha di Jabodetabek.
Artinya, tidak boleh ada peserta yang menumpang ke Jabodetak sebagai pendatang baru.
Program ini merupakan hasil kerja sama BPKH dengan dengan Baitul Maal Muamalat (BMM) dan Daarut Tauhid (DT) Peduli.
Anggota Badan Pelaksana BPKH, Harry Alexander menjelaskan, pihaknya mengerahkan 60 bus untuk mengangkut ribuan peserta itu.
Di Yogyakarta, ratusan peserta diberangkatkan dari Balaikota Yogyakarta, Sabtu (29/4) dan Minggu (30/4) menggunakan 21 Armada.
"Antusiasme masyarakat mengikuti kegiatan ini sangat terasa dengan sudah hadirnya mereka sejak pagi hari sebelum keberangkatan. Peserta berasal dari berbagai wilayah di sekitaran kota Yogyakarta, diantaranya Klaten, Magelang, dan Solo," ujar Harry kepada wartawan, Senin (1/5/2023).
Terdapat empat titik pemberhentian, yakni Terminal Poris, Terminal Kampung Rambutan, Terminal Pulo Gebang dan Terminal Baranangsiang.
Baca Juga: 865 Pendatang Baru Masuk Jakarta Pasca Lebaran, Berpotensi Terus Bertambah
Dari Semarang, program Balik Kerja Bareng BPKH memberangkatkan ratusan pemudik dari masjid Agung, Jawa Tengah, pada Sabtu (29/4) dan Minggu (30/4/2023).
Peserta dilepas secara simbolis oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang diwakili Asisten Administrasi Sekda Jateng, Muhammad Arif Sambodo, anggota Badan Pelaksana BPKH Sulistyowati, dan jajaran polda jawa tengah.
Anggota Badan Pelaksana BPKH Sulistyowati berharap, program Balik Kerja Bareng BPKH dapat membantu pemudik mengurangi pengeluaran transport untuk kembali ke Jabodetabek.
"Pada momentum hari raya idul fitri 1444 Hijriah ini, BPKH bekerja sama dengan Baitul Maal Muamalat (BMM) memberikan fasilitas mobilisasi balik gratis kepada umat Islam yang mudik ke kampung halaman, dengan harapan dapat membantu meringankan biaya perjalanan mereka," ujar Sulistyowati.
Anggota Badan Pelaksana BPKH, Amri Yusuf mengatakan, program ini diperkirakan memakan biaya sebesar Rp 1,6 miliar.
Namun, ia memastikan sumber pendanaan tidak menggunakan dana haji.
Berita Terkait
-
Arus Balik H+3 Lebaran, 43.500 Pemudik Tiba di Jakarta Via Jalur Kereta Api
-
H+3 Lebaran, 42 Ribu Pemilir Tiba Di Jakarta
-
Jokowi Minta Para Pemudik Tunda Balik Hari Ini dan Besok
-
KAI: Jumlah Pemudik Balik ke Jakarta Naik Dua Kali Lipat Hingga Siang Ini
-
Pemudik Mulai Balik dari Kampung Halaman ke Ibu Kota Hari Ini
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO