Aksi buruh di Patung Kuda, Selasa (1/5/2023). (Suara.com/Hyoga)
Kemudian pada 1994, pemerintah mewajibkan seluruh perusahaan memberi THR yang sudah bekerja minimal tiga bulan. Kebijakan ini kemudian menjadi berlaku hingga kini.
5. BPJS
Kebijakan BPJS juga muncul hasil dari aksi buruh dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial nasional dan UU BPJS. Undang-undang ini mewajibkan perusahaan mengikutsertakan karyawannya ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Kontributor : Annisa Fianni Sisma
Komentar
Berita Terkait
-
Peringati May Day, Perwakilan Buruh asal Bandung Barat Aksi di Jakarta
-
May Day Fiesta, Said Iqbal Crowdsurfing di Tengah Massa Partai Buruh
-
Peringatan Mayday : Buruh Soroti Banyaknya Status Pekerja Tidak Permanen di Bali
-
Ribuan Buruh Padati Istora Senayan, Desakkan 6 Tuntutan May Day
-
May Day, Sri Mulyani: Setiap Tetesan Keringat Pekerja adalah Perjuangan
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka