Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyentil Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat acara coffee morning sekaligus halal bihalal Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI di gedung DPRD DKI, Rabu (3/5/2023).
Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan ini meminta agar Heru dan jajarannya menghargainya selaku pimpinan legislatif ibu kota.
Dalam sambutannya, ia juga mengingatkan soal tiga fungsi DPRD DKI, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
"Di sini, Pak Gubernur, saya sedikit menyentil kepada anak buah Pak Gubernur bahwa saya mempunyai tiga fungsi. Itu tolong dihargai," ujar Prasetio.
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan Heru bahwa DPRD DKI terdiri dari sembilan fraksi yang merupakan wakil rakyat Jakarta. Menurutnya, Heru harus berkoordinasi dengan para anggota dewan dalam setiap kebijakan.
"Pj Gubernur punya sembilan fraksi, bukan punya eksekutif, tapi punya sembilan fraksi di DPRD (DKI)," ucap Prasetio.
"Jadi, mohon kiranya DPRD (DKI) bisa dilayani yang berkepentingan dengan masyarakat," Prasetio menambahkan.
Acara silaturahmi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta turut dihadiri oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Dari pihak legislatif tampak hadir Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD DKI Khoirudin, Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah, Ketua Komisi E DPRD DKI Iman Satria, Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono, dan Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Wibi Andrino.
Baca Juga: Ibu Kota Pindah, Heru: Jakarta Akan Bertransformasi Jadi Kota Global
Selain itu, para pejabat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI juga diundang dalam kegiatan ini. Beberapa yang terlihat hadir adalah Pangdam Jaya Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Mohamad Hasan, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ari Seto, perwakilan Kejati DKI, dan Hakim Pengadilan Tinggi DKI.
Heru juga didampingi jajarannya, seperti Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono, Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta Sigit Wijatmiko, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Atika Nur Rahmania.
Berita Terkait
-
Sudah Izin Megawati, Prasetio Mau Naik Level Maju Jadi Caleg DPR RI usai Dua Kali Jabat Ketua DPRD DKI
-
DPRD DKI Gelar Halal Bihalal, Heru Budi Ikut Hadir, Emang Boleh?
-
'Dosa' Anies Selama 5 Tahun di Jakarta, 'Dibayar Lunas' Oleh Heru Budi dalam 6 Bulan
-
Ibu Kota Pindah, Heru: Jakarta Akan Bertransformasi Jadi Kota Global
-
Plt Sekwan: Kabar Lantai 2 Gedung DPRD DKI Jakarta Terbakar Tidak Benar
Terpopuler
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 5 Sepeda Lipat Kalcer Termurah, Model Stylish Harga Terjangkau
Pilihan
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
Terkini
-
Pemerintah Kucurkan Dana Tunggu Hunian Rp600 Ribu Per Bulan, Pembangunan Huntap Capai 15.719 Unit
-
Sengketa Lahan Bendungan Jenelata di Gowa, BAM DPR Desak Penyelesaian yang Adil bagi Warga
-
Suara.com dan PLN Kupas Tuntas Kendaraan Listrik di Jabar, Ini Fakta Terbarunya
-
500 Titik Bazar Murah Jakarta, Strategi Pasar Jaya Kendalikan Harga Pangan Jelang Ramadan
-
Kemensos Akan Bagikan Jadup Rp450 Ribu per Bulan untuk Korban Banjir Sumatra Pekan Ini
-
PDIP Dukung Pernyataan Dasco: Pemimpin Harus Cetak Keberhasilan Sebelum Pikirkan Periode Kedua
-
Mendagri Instruksikan Percepatan Pemindahan Pengungsi Bencana Sumatra ke Hunian Layak
-
Usut Kasus Sudewo, KPK Cecar Ketua Kadin Surakarta Soal Proses Lelang Proyek DJKA Jatim
-
IPK Indonesia Anjlok ke Skor 34, Hasto PDIP: Penegak Hukum Jangan Jadi Alat Kekuasaan
-
Soal Penembakan Pesawat di Boven Digoel, DPR Tegur Pemerintah: Tutup Bandara Jika Tidak Aman