Suara.com - Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis survei teranyar terkait elektabilitas Ganjar Pranowo jika bertarung head to head melawan Prabowo Subianto. Pada kalangan pemilih yang mengenal keduanya, Ganjar unggul dengan memperoleh dukungan sebesar 46,6 persen.
Direktur Riset SMRC Deni Irvani, menyebut Prabowo hanya memperoleh dukungan sebesar 38,8 persen atau tertinggal 7,6 persen dari Ganjar. Sedangkan pemilih yang belum menentukan pilihan mencapai 14,8 persen.
"Dalam survei terakhir di kelompok pemilih yang tahu keduanya, Ganjar Pranowo mendapat 46,4 persen. Kemudian Prabowo 38,8 persen, dan ada 14,4 yang tidak tahu," kata Deni kepada wartawan, Minggu (7/5/2023).
Deni mengemukakan, dalam survei sebelumnya pada Maret hingga April 2023 Prabowo cenderung unggul head to head dari Ganjar. Namun memasuki Mei 2023 atau pascadeklarasi Ganjar sebagai bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan, gubernur Jawa Tengah tersebut dapat mengimbangi hingga menyalip.
"Survei terakhir (2-5 Mei 2023), Ganjar unggul atas Prabowo sekitar 7,6 persen," ungkapnya.
Pemilih Kritis
Di sisi lain, pada kalangan pemilih kritis Ganjar juga unggul head to head dari Prabowo. Meski, hanya unggul tipis terpaut 0,3 persen.
Deni merincikan berdasar hasil surveinya Ganjar memperoleh dukungan sebesar 42,2 persen dari kalangan pemilih kritis. Sedangkan Prabowo hanya memperoleh dukungan sebesar 41,9 persen.
"Dalam simulasi head to head atau dua nama, Ganjar mendapatkan dukungan 42,2 persen dan Prabowo Subianto 41,9 persen. Ini mengindikasikan bahwa dukungan pada keduanya sangat seimbang," tutur Deni.
Baca Juga: CEK FAKTA: Prabowo Subianto Ditendang dari Kabinet Kerja
Deni juga membeberkan hasil survei pada kalangan pemilih kritis dalam simulasi tiga nama; Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan. Hasilnya Anies berada di bawah Ganjar dan Prabowo dengan selisih mencapai 12 hingga 13 persen.
"Dalam simulasi tiga nama, suara Anies Baswedan berada di bawah Ganjar dan Prabowo dengan selisih signifikan 12-13 persen," katanya.
Menurut Deni elektabilitas bakal calon presiden ini masih akan dinamis. Karena sejauh ini masih ada perbedaan tingkat pengenalan publik terhadap calon.
Adapun menurut penjelasan Deni, pemilih kritis adalah pemilih yang punya akses ke sumber-sumber informasi sosial-politik secara lebih baik. Mereka umumnya adalah pemilih kelas menengah bawah ke kelas atas, lebih berpendidikan, dan cenderung tinggal di perkotaan.
Selain itu mereka juga dinilai cenderung lebih bisa memengaruhi opini kelompok pemilih di bawahnya. Total pemilih kritis ini secara nasional diperkirakan mencapai 80 persen.
Deni menyampaikan pemilihan sampel dalam survei ini dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD) terhadap 925 responden. Margin of error diperkirakan sebesar ±3,3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan