Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan kalau Indonesia mengusung isu pemberantasan perdagangan manusia untuk dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN di Labuan Bajo. Jokowi mau negara-negara anggota ASEAN membahas pemberantasan perdagangan manusia dari hulu sampai ke hilir.
Jokowi berharap dari pembahasan tersebut bisa menghasilkan sebuah dokumen kerja sama untuk mencari solusinya.
"Saya tegaskan bahwa kejahatan perdagangan manusia harus diberantas tuntas dari hulunya sampai ke hilir. Saya ulangi, harus diberantas tuntas sehingga dalam KTT nanti akan diadopsi dokumen kerja sama penanggulangan perdagangan orang akibat penyalahgunaan teknologi," kata Jokowi dalam konferensi pers di Hotel Meruorah, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (8/5/2023).
Alasan lain Jokowi menginginkan masalah perdagangan manusia dibahas dalam KTT ke-42 ASEAN ialah karena korbannya adalah rakyat ASEAN dan sebagian besar berstatus sebagai WNI.
Umumnya mereka korban dari penipuan secara daring atau online scams.
"Ini penting dan sengaja saya usulkan karena korbannya adalah rakyat ASEAN dan sebagian besar adalah WNI kita," tuturnya.
Kepala Negara memberikan contoh pada kasus 20 WNI yang menjadi korban perdagangan manusia di Myanmar. Bukan hal mudah bagi pemerintah untuk mengevakuasi mereka.
Sebabnya, mereka disekap di wilayah yang masuk ke zona konflik.
"Juga pada 5 Mei yang lalu otoritas Filipina dan perwakilan negara lainnya, termasuk Indonesia juga telah berhasil menyelamatkan 1.048 orang dari 10 negara dan 143 di antaranya adalah dari Indonesia," tuturnya.
Berita Terkait
-
Kabar Baik, 20 WNI Korban TPPO Di Myanmar Akhirnya Dibebaskan!
-
Pemerintah Bebaskan 20 WNI Korban TPPO di Myanmar, Evakuasi Dilakukan Dua Gelombang
-
Gubernur Sumbar Mahyeldi Optimis Kemlu Bisa Pulangkan WNI di Myanmar
-
Keluarga Sebut Mental Korban TPPO di Myanmar Tidak Baik, Ingin Segera Pulang ke Indonesia
-
Sebanyak Empat WNI Korban TPPO di Myanmar Telah Dilepaskan
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT