Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani membuka data besaran anggaran yang sudah digelontorkan oleh negara untuk pembangunan jalan di Lampung.
Data anggaran tersebut disampaikan melalui akun Instagram miliknya usai Presiden Jokowi melakukan peninjauan ke jalan rusak di Lampung.
"Tahukah kamu berapa jumlah APBN dan APBD serta instrumen Keuangan Negara yang dialokasikan untuk pembangunan jalan di Lampung dan Sumatera?" tulis Sri Mulyani seperti dikutip Suara.com, Selasa (9/5/2023).
Berdasarkan dana yang bersumber dari APBN, negara sudah menggelontorkan dana belanja kementerian atau lembaga PUPR untuk pembangunan dan pemeliharaan Jalan Nasional sebesar RP 588,7 miliar pada 2023.
"Sudah terealisasi Rp 81,6 miliar sampai 2 Mei. Realisasi tahun 2022 mencapai Rp 508,1 miliar," imbuhnya.
Selain itu, ada transfer dana dari pusat ke pemda untuk pembangunan jalan 2023 untuk Provinsi/kota/kabupaten di seluruh Lampung sebesar pP 402,44 miliar untuk memperbaiki jalan sejauh 231,0 km.
Ketiga, pembangunan jalan tol Sumatera yang melintasi Lampung melalui PMN dan Jaminan pemerintah kepada PT Hutama Karya di ruas Bakauheni - Terbanggi Besar sepanjang 140 km dengan suntikan PMN sebesar Rp 2,2 triliun dan jaminan pemerintah Rp 22,09 triliun.
Selanjutnya Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung sepanjang 189 km yang mendapatkan suntikan PMN Rp 4 triliun dan jaminan pemerintah sebesar Rp 14,37 triliun.
Selain itu, ada pula pendanaan pembebasan lahan di Bakauheni - Terbanggi Besar sebesar Rp 3,75 miliar dan Terbanggi Besar - Pematang Panggang senilai Rp 1,86 triliun.
Baca Juga: KPK Buka Peluang Selidiki Kasus Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Lampung
Sementara itu, dari APBD Lampung 2023 untuk program penyelenggaraan jalan dialokasikan sebesar Rp 2,16 triliun.
"Khusus Provinsi Lampung sendiri mencapai Rp 886,8 miliar," ungkapnya.
Meski demikian, realita di lapangan menunjukkan ada banyak sekali jalan rusak di wilayah Lampung.
Unggahan Sri Mulyani tersebut langsung ramai dikomentari oleh warganet.
Banyak pihak meminta KPK turun tangan mengendus aliran dana perbaikan jalan di Lampung yang diduga disunat oknum.
"Apa dananya ada yang dikorupsi setelah sampai daerah? Kok banyak sekali kerusakan jalannya?" cuit warganet.
Berita Terkait
-
AS Gagal Bayar Utang, Sistem Keuangan RI Rawan?
-
KPK Buka Peluang Selidiki Kasus Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Lampung
-
Kontroversi Bima TikToker Nyinyiri Jokowi ke Lampung: Dulu Dipuji Kini Dihujat
-
6 Pejabat Negara yang Dipanggil KPK Buntut Kekayaan Tak Wajar, Ada yang Saingi Sri Mulyani!
-
Deretan Aksi Gubernur Lampung di Depan Jokowi yang Bikin Ngelus Dada
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 5 HP Murah RAM 8 GB Memori 256 GB untuk Mahasiswa, Cuma Rp1 Jutaan
- Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
- 5 Sunscreen Terbaik Mengandung Kolagen untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- 8 Lipstik yang Bikin Wajah Cerah untuk Ibu Rumah Tangga Produktif
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Bukan Cuma Guru Ngaji, Ketua Kelompok Pengajian di Jember Kini Dapat Uang Insentif
-
Siswa Mengadu soal Perundungan di Sekolah, Wagub Rano Karno Janji Usut Tuntas
-
Mendagri Harap Karang Taruna Jadi Motor Penggerak Perubahan Desa
-
Tak Terima Jadi Tersangka, Kakak Hary Tanoe Kembali Ajukan Praperadilan Lawan KPK
-
Hadiri Acara 50 Tahun Kemerdekaan Republik Angola, Mendagri: Kehormatan Besar bagi Rakyat Indonesia
-
KUHAP Baru Disahkan, Ahli Peringatkan 'Kekacauan Hukum' Januari 2026: 25 Aturan Pelaksana Belum Siap
-
Kasus Kekerasan di Jakarta Melonjak, Anak-anak Jadi Korban Paling Dominan
-
LBH Jakarta Tegaskan Judicial Review KUHAP Bisa Menegasikan Marwah MK
-
KUHAP Disahkan, Masyarakat Sipil Desak Prabowo Terbitkan Perppu Pembatalan
-
DPR 'Sembunyikan Draf' RUU KUHAP: Pengesahan Tertutup Tanpa Partisipasi Publik