Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menabuh 'genderang perang' terhadap Anies Baswedan gegara pernyataannya yang mengkritik kebijakan subsidi mobil listrik.
Diketahui bahwa Anies sempat mengkritik pemerintah yang hendak memberikan subsidi agar masyarakat dapat membeli mobil listrik dengan harga yang lebih terjangkau.
Bagi sang eks Gubernur DKI Jakarta tersebut, wacana tersebut tidak tepat diimplementasikan untuk menekan angka emisi dan kemacetan.
Sontak, Luhut menyerang balik Anies atas kritiknya tersebut.
Luhut juga menantang Anies datang ke kantor Menkomarves lantaran memberikan pernyataan demikian.
Anies kritik wacana subsidi mobil listrik
Anies kala menghadiri acara deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5/2023) menegaskan bahwa mobil listrik bukan solusi untuk menekan kemacetan dan emisi.
Sang eks Gubernur Ibu Kota tersebut juga melihat bahwa para pemilik mobil listrik bukan dari kalangan yang memerlukan subsidi.
"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," ujar Anies.
Baca Juga: Menko Luhut Tantang Pengritik Program Subsidi Mobil Listrik: Datangi Saya
Tak cukup di situ, Anies juga mengklaim bahwa emisi mobil listrik lebih tinggi ketimbang bus konvensional.
"Emisi karbon mobil listrik perkapita perkilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak sementara mobil memuat orang sedikit," ucapnya.
Anies juga memaparkan pengalamannya memimpin di Jakarta dan menemukan bahwa mobil listrik juga menyumbang kemacetan.
"Ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya, dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan," tuturnya.
Luhut serang balik Anies: Tantang datang ke kantor Menkomarves
Luhut sontak tegas mengkritik balik Anies gegara pernyataannya soal mobil listrik.
Berita Terkait
-
Menko Luhut Tantang Pengritik Program Subsidi Mobil Listrik: Datangi Saya
-
Kritik Mobil Listrik di Indonesia Belum Ramah Lingkungan, 70 Persen Masih Pakai Energi Batu Bara
-
Anies Baswedan Kritik Subsidi Mobil Listrik, Luhut Binsar Panjaitan: Suruh Dia Datang ke Saya
-
Hitung-hitungan Bahaya Emisi Bus vs Mobil Listrik yang Ramai Gegara Anies
-
Program Jokowi yang Terancam Mandeg Jika Anies Baswedan Jadi Presiden
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check