Suara.com - Gubernur Maluku Murad Ismail dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai Ketua DPD PDIP Maluku. Pemecatan ini dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Sadarestuwati.
"Dicopot jabatannya sekaligus tidak lagi menjadi kader PDI Perjuangan," kata Restu saat dikonfirmasi, Selasa (9/5).
Pencopotan ini berdasarkan alasan karena Murad dianggap tidak menunjukkan sikap terpuji saat diminta klarifikasi atas kepindahan sang istri dari PDIP ke PAN. Selain itu, ada pula kontroversi lain yang membuat namanya menjadi sorotan.
Berkenaan dengan hal tersebut berikut ini sederet kontroversi Murad Ismail yang dipecat oleh PDIP.
1. Emosi Ke Djarot Ketika Ditanya Alasan Pindahnya Sang Istri dari PDIP ke PAN
Perpindahan istri Murad yang bernama Widya Pratiwi Murad itu diumumkan dalam rangka maju dalam pemilihan calon anggota legislatif Pemilu 2024. Kemudian Ketua DPP PDIP Sri Rahayu pun meminta klarifikasi kepada Murad soal perpindahan tersebut.
Kemudian pengurus pusat PDIP pun mengutus Komaruddin Watubun selaku Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai dan Djarot Saiful Hidayat selaku Ketua DPP PDIP Bidang Kaderisasi untuk menanyakannya. Namun Murad justru emosional didepan Djarot Saiful yang dikenal santun dan pendengar.
Sikap emosional tersebut pun dilaporkan ke Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP. Akhirnya Mega pun menegaskan bahwa setiap kader harus mengikuti aturan partai.
Berdasarkan hal itu, PDIP pun membebastugaskan Murad Ismail. Pasalnya PDIP memiliki aturan bahwa suami istri tidak boleh berbeda partai.
"Apa yang terjadi di Maluku tersebut untuk menjadi pelajaran penting, bagaimana setiap kader Partai agar bisa menjaga perilaku, bersikap santun, namun tegas dan kokoh di dalam membela rakyat kecil," kata Sri.
2. Pernyataan Siap Perangi Susi Pudjiastuti
Pada 2019, Murad Ismail pernah mengungkapkan pernyataan peran terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Namun Murad mengaku pernyataan itu hanya main-main.
“Perang itu jalan terakhir setelah semuanya diambil, masih ada musyawarah mufakat. Jadi padahal perang itu perang main-main saja, kita tidak ada pistol. Kalau bicara di laut kan pasti pistol air bukan pistol betul. Kalau dulu saya dankor Brimob baru saya pakai pistol benar,” kata Murad sambil bercanda di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (5/9/2019).
Pernyataan perang itu berkaitan dengan kebijakan moratorium yang dinilai justru merugikan masyarakat Maluku. Kemudian pernyataan itu berujung pada negosiasi yang berlangsung hari Kamis (5/9/2019). Susi Pudjiastuti mengirimkan 5 utusan untuk menemui Murad saat itu.
3. Sebut Pendemo Tikus Kalapa
Berita Terkait
-
Anies 'Jualan' Rekam Jejak Gubernur DKI buat Modal Nyapres, PDIP Ungkit Rumah DP 0 Rupiah: Emang untuk Orang Miskin?
-
Disebut Bikin Sandiaga Galau gegara Gagal Ajukan Proposal Nama Cawapres ke PDIP, PPP: Lha, Memang Mau Masuk?
-
Cerita di Balik PDIP Pecat Ketua DPD Maluku Murad Ismail, Tak Bisa Tahan Emosi ke Djarot Gegara Istri
-
Istri Hengkang ke PAN, Gubernur Maluku Murad Ismail Dipecat Megawati
-
Kontroversi Gubernur Maluku Murad Ismail yang Dipecat PDIP: Pernah Ajak Duel Warga
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu