Suara.com - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN DKI Jakarta resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI untuk maju dalam perebutan kursi Parlemen Kebon Sirih. Sebanyak 106 kader didaftarkan untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 mendatang.
Pendaftaran para kader partai lambang matahari ini dipimpin oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN DKI, Eko Hendro Purnomo atau yang akrab dikenal sebagai Eko Patrio bersama para bakal calon legislatif (bacaleg) dan simpatisan. Pihak KPU secara resmi telah menerima seluruh berkas pendaftaran PAN.
"Alhamdulillah hari ini tepat tanggal 12 jam 10.30 WIB kami diterima KPUD mendaftarkan Bacaleg 2024 DPRD DKI Jakarta sebanyak 106 Bacaleg dan alhamdulillah diterima dan ditetapkan dan sudah mendapatkan surat pernyataan diterima bacaleg dari PAN DKI Jakarta," ujar Eko Patrio di kantor KPU DKI, Jumat (12/5/2023).
Lebih lanjut, ia juga menyatakan pihaknya telah memenuhi kuota minimal bacaleg perempuan sebanyak 30 persen. Ia menyebut sebaran bacaleg perempuan tersebar cukup banyak di tiap daerah pemilihan (dapil).
"Alhamdulillah kami capaiannya per dapil ada 30 sampai 50 persen, jadi di-upgrade lebih 34,7 persen untuk wanita atau perempuan," ucapnya.
Selain itu, ia menyebut para anggota DPRD DKI periode berjalan atau inkumben juga seluruhnya ikut mendaftar kembali. Secara keseluruhan, kata Eko, para bacaleg PAN berasal dari lintas kalangan mulai dari pengusaha hingga artis atau seniman.
"Jadi alhamdulillah komplit peserta atau bacaleg dari PAN DKI Jakarta untuk 2024," tuturnya.
Sementara, Eko juga menargetkan bisa merebut 15 kursi DPRD dan tiga tempat di DPR RI dari PAN DKI pada Pileg 2024. Jumlah ini meningkat enam kursi dari yang dimiliki PAN saat ini yakni sembilan kursi parlemen Kebon Sirih.
"Sembilan kursi untuk DPRD yang tadinya hanya dua kursi dan dan DPR yang tadinya nol jadi dua kursi, insyaAllah 15 kursi untuk tiga kursi untuk DPR RI," pungkasnya.
Baca Juga: Bebaskan Bacaleg PDIP Nempel Dirinya untuk Branding, Gibran: Jangan Banyak Pasang Spanduk
Berita Terkait
-
Ajukan 38 Persen Bacaleg Perempuan, PDI Perjuangan Garut Inginkan Partisipasi Perempuan Lebih Banyak untuk Pembangunan
-
Hari Ini Giliran PAN dan PPP Bakal Daftarkan Bacaleg ke Kantor KPU RI
-
Daftarkan 106 Bacaleg ke KPU, NasDem Incar 15 Kursi DPRD DKI Jakarta
-
NasDem Daftarkan 580 Bacaleg ke KPU, Ada 2 Menteri Jokowi
-
Ikuti Jejak Sang Ibu, Anak Puan Maharani Cucu Megawati Masuk Daftar Bacaleg PDIP
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Hanya Kirim PDF Tanpa Balasan, Polres Jakpus Jelaskan Soal Aksi BEM UI Tak Ajukan Izin Resmi
-
3 Fakta Dugaan Korupsi MBG: Kejagung Geledah Enam Lokasi, DPR Minta Program Dihentikan
-
Jangan Adu Rakyat vs Rakyat, TB Hasanuddin Tegaskan Komcad Tak Boleh Hadapi Demo Mahasiswa
-
Nasib 21 Ribu Motor Listrik Era Dadan, Jadi Besi Tua atau Dipaksa Jalan Demi MBG?
-
Divonis 13 Tahun Penjara, Sejumlah Pakar Duga Ada Kejanggalan di Putusan Hukum Arief Pramuhanto
-
Partai Gelora Desak Penghapusan Threshold, Klaim DPR Buka Ruang Diskusi
-
Anis Matta Akui Partai Gelora Terganjal Logistik, Urusan Pendanaan Jadi Persoalan Besar
-
ICW: Vonis Rendah Pejabat BPK Tak Beri Efek Jera, Korupsi Terus Berulang
-
Warga Jakarta Bisa Masuk Gratis ke Ancol dan Ragunan, Cek Jadwal dan Caranya
-
Evaluasi MBG dan Krisis Regenerasi Petani Jadi Sorotan, Dudung Akui Program Perlu Ditata Ulang