Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah, mengatakan bahwa partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri tidak akan menarik Nahdlatul Ulama (NU) ke dalam politik praktis apalagi demi kepentingan Pemilu 2024.
Menurutnya, PDIP bakal menghormati eksistensi NU sebagai salah satu ormas Islam terbesar di tanah air.
"Oleh karena itu PDI Perjuangan tidak akan menarik Nahdlatul Ulama ke dalam pusaran politik karena kita menghormati betul," kata Basarah ditemui di Kantor Sekretariat Relawan Ganjar, Jakarta Pusat, Jumat (12/5/2023).
Kendati begitu, ia mengatakan PDIP punya pengalaman kerja sama yang panjang dengan PBNU, terlebih dengan kader-kader PBNU itu sendiri.
"Kami harus mengetahui bahwa dalam perjalanan panjang kerja sama politk kekuatan nasionalis seperti PDI Perjuangan itu banyak dilakukan bersama kader kader Nahdlatul Ulama," tuturnya.
Ia memberikan contoh kala Megawati menjadi Wakil Presiden dari Abdurahman Wahid alias Gus Dur, kemudian kala Megawati menjadi Presiden berpasangan dengan Hamza Haz yang merupakan kader NU.
"Lalu kemudian bu Mega pernah maju menjadi calon presiden 2004 bersama Kyai Hasyim Muzadi juga dari Nahdlatul Ulama, 2009 bersama dengan pak Prabowo berlatar belakang purnawirawan TNI," tuturnya.
"Nah pada saat pak Jokowi maju di 2014 wakil presidennya pak Jusuf Kalla yang juga adalah salah seorang kader Nahdlatul Ulama. Sekarang pun pak Jokowi bersama pak Kiyai Maruf Amin juga tokoh Nahdlatul Ulama," sambungnya.
Untuk itu, Basarah mengatakan, memang NU merupakan Kawah Candradimuka bagi calon pemimpin bangsa.
Baca Juga: Putri Puan Maharani, Pinka Hapsari Ikutan Nyaleg Kader PDIP
Ia mengatakan, PDIP juga hingga kekinian masih membuka komunikasi dengan PBNU. Komunikasi disebutnya masih intensif dilakukan.
"Komunkasi kami sangat baik sangat intensif," pungkasnya.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Ganjar Pranowo Mundur dari PDIP karena Kasus Korupsi KTP Elektronik
-
Ustaz Hanan Attaki Resmi Berbaiat Masuk NU, Bikin Geger Gegara Ucap Syahadat Lagi: Kok Lucu ya?
-
Cek Fakta: Kader PDIP Demo Minta Pencapresan Ganjar Pranowo Dibatalkan
-
Ahok Top Of Mind Jadi Cagub DKI Versi Indikator, PDIP Sebut Masih Fokus Menangkan Pileg-Pilpres
-
Putri Puan Maharani, Pinka Hapsari Ikutan Nyaleg Kader PDIP
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional