Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) angkat bicara mengenai mengenai banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju didaftarkan ssbagai calon legislatif (caleg) di Pemilu 2024.
Menurut AHY, amanah yang diemban oleh menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum rampung. Alangkah baiknya, apabila para menteri itu mundur dulu jabatannya.
"Sekali lagi amanah ini belum selesai, kecuali sudah menyatakan 'Saya resign hari ini karena saya mau nyaleg', Ok fair gentleman, bagus," ujar AHY di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Minggu (14/5/2023).
Dalam hal ini, AHY menyinggung perihal netralitas para menteri itu. Dia mewanti-wanti para menteri yang ikut dalam ajang kompetisi politik 2024 agar tidak menggunakan fasilitas negara.
"Saya bermohon untuk tetapi menjunjung tinggi netralitas, independensi, bagaimana pun netralitas ini penting," kata AHY.
"Jangan sampai ada aset negara atau ada instrumen negara yang digunakan tanpa sadar atau dengan sadar untuk kepentingan politik praktisnya," sambungnya.
Ancaman Jokowi
Sebelumnya, Jokowi mengaku tidak mempermasalahkan apabila ada menteri di kabinet yang maju menjadi calon anggota legislatif.
"Yang harus kita tahu ya secara aturan memang diperbolehkan," kata Jokowi di Istora Senayan, Jakarta usai menghadiri puncak Musra, Minggu (14/5/2023).
Baca Juga: Jokowi Bakal Bisiki Nama Capres-Cawapres Hasil Musra, AHY: Jangan Sampai Ada Yang Diendorse
Terpenting bagi Jokowi, tugas dan kerja menteri tidak terganggu dengan proses pencalegan yang dilakukan.
"Kalau dari saya yang penting tidak mengganggu tugas-tugas keseharian," ujarnya
Ia menegaskan bakal melalukan evaluasi atas kinerja para menteri. Ia tidak segan-segan mengganti menteri yang kedapatan tidak bekinerja baik karena terganggu dengan pencalegan.
"Yang ketiga selalu saya evaluasi, kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu ya ganti bisa. Itu saja," kata Jokowi.
Untuk diketahui, beberapa menteri yang akan nyaleg pada 2024 adalah Menkumham Yasonna Laoly dari PDIP, Menaker Ida Fauziyah dari PKB, Mendag Zulkifli Hasan dari PAN, Wakil Menteri Parekraf Angela Tanoesoedibjo dari Perindo, dan Wamenaker Afriansyah Ferry Noor dari PBB.
Berita Terkait
-
Capai Target! Jokowi Berharap Perolehan Medali Emas Untuk Indonesia Bertambah di SEA Games 2023 Kamboja
-
Jokowi Bakal Bisiki Nama Capres-Cawapres Hasil Musra, AHY: Jangan Sampai Ada Yang Diendorse
-
Awas! Jokowi Bakal Reshuffle Menteri Sibuk Nyaleg Abaikan Kerja
-
CEK FAKTA: AHY Resmi Jadi Cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024, Siap Lawan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto?
-
CEK FAKTA: Heboh Kabar Prabowo Diusir Presiden Jokowi dari Istana Negara
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi
-
Filosofi Jersey Soekarno Run 2026: Mengusung Semangat Berdikari dan Simbol Perjuangan
-
Golkar Dukung Prabowo Masuk Dewan Perdamaian Gaza: Politik Bebas Aktif, Mengalir tapi Tidak Hanyut