Suara.com - Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan melayangkan kritik keras pada kebijakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang mendorong pembelian mobil listrik. Padahal, dulu Anies memiliki sikap yang sama dengan Jokowi.
Ketika menjabat Gubernur DKI periode 2017-2022, Anies bahkan berupaya mendorong kepemilikan kendaraan ramah lingkungan, dengan membebaskan pajak mobil listrik yang kemudian diatur dalam regulasi.
Seperti tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020, memuat kebijakan Insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Atas Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.
Anies juga membebaskan kendaraan listrik dari aturan ganjil-genap kendaraan bermotor. Sebab, kebijakan ini memiliki tujuan menekan polusi udara di Jakarta.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Gilbert Simanjuntak menilai Anies telah menunjukan sikap inkonsistensi. Hal ini disebutnya menjadi bukti bahwa Anies tak mampu melakukan perubahan seperti slogannya menjadi Bacapres selama ini.
"Sikap inkonsistensi itu menunjukkan ketidakmampuan membuat perubahan. Sementara isu yg dibawa adalah perubahan, yang membutuhkan ketegasan, konsistensi dan siap tidak populer," ujar Gilbert saat dikonfirmasi, Selasa (16/6/2023).
Ia mengaku tak heran karena memang Anies kerap menunjukan sikap yang berbeda dengan janjinya terdahulu. Misalnya, seperti janji naturalisasi sungai yang tak terbentur dengan normalisasi.
"Artinya, karakter yang ditunjukkan tidak sesuai dengan jargon atau gagasan yang dibawakan. Semua hanya kata-kata, tanpa mampu melakukan eksekusi atas gagasan, seperti kejadian naturalisasi dan normalisasi," tuturnya.
Selain itu, Gilbert juga menyinggung soal Anies yang turut mengampanyekan mobil listrik lewat inisiasinya menggelar Formula E di Jakarta. Ia menyebut niatan Anies malah akhirnya mengorbankan rakyat karena menghamburkan APBD.
Baca Juga: Perubahan Sikap Anies: Dulu Dukung Mobil Listrik Mati-matian, Kini Kritik Habis-habisan
"Juga Formula E atau balapan mobil listrik yang pro lingkungan walau harus mengorbankan rakyat dengan menghamburkan APBD dengan sia-sia," pungkasnya.
Sebelumnya, Anies terang-terangan mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo soal pembelian mobil listrik yang dinilainya bukan solusi kemacetan dan polusi udara. Ia juga menyinggung pemberian subsidi bagi masyarakat yang membeli mobil listrik. Sebab, pembeli kendaraan berbasis energi terbarukan itu bukanlah dari kalangan masyarakat menengah ke bawah.
"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," ujar Anies dalam acara deklarasi relawan Amanat Indonesia (Anies) di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/4/2023).
Ia juga menyebut sebenarnya emisi karbon yang dihasilkan mobil listrik lebih besar ketimbang kendaraan umum yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM). Pasalnya, kendaraan pribadi hanya bisa menampung sedikit orang.
"Emisi karbon mobil listrik perkapita perkilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak sementara mobil memuat orang sedikit," ucapnya.
Tak hanya itu, Anies menyebut pembelian mobil listrik bukan berati menghilangkan penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil. Jumlah kendaraan malah akan semakin banyak dan memenuhi jalanan hingga yang menjadi penyebab kemacetan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing